Balikpapan, Borneoupdate.com – Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, memperkirakan rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah akan berdampak pada target pembangunan. Pasalnya pelaksanaan sejumlah program infrastruktur yang direncanakan dalam beberapa tahun terakhir terancam macet pada tahun 2021 mendatang menyusul rencana pemotongan dana transfer tersebut.
Rizal mengatakan dengan kondisi keuangan yang semakin rendah tentu pemerintah perlu membuat rencana cadangan agar kegiatan bisa terus berjalan. Apalagi jika wacana pemotongan kembali dana transfer dari pusat tersebut terealisasi maka dapat dipastikan akan berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan yang ada di Kota Balikpapan.
Untuk itu lanjutnya, pihak pemerintah daerah akan lebih fokus memaksimalkan penggunaan anggaran untuk membiayai program penanganan Covid-19, gaji PNS dan hal-hal mendesak seperti banjir dan kejadian luar biasa.
“Kalau sampai benar dipangkas lagi bisa jadi nggak ada kegiatan. Kecuali penanganan Covid, gaji dan mungkin hal-hal krusial seperti banjir. Yang lainnya mungkin nggak bisa dilaksanakan,” ujar Rizal ketika diwawancarai wartawan.
Untuk saat ini, ia mengaku lebih mengandalkan bantuan program dari pemerintah pusat untuk menjalankan strategi program recovery atau pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sebab program pemulihan ekonomi yang merupakan salah satu yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 ini harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Kan banyak programnya kementerian kita manfaatkan. Memang kita sesuaikan dengan kondisinya. Kalau sekarang kesehatannya yang lebih banyak,” terangnya.
Menurut Rizal ada tiga hal yang diamanatkan dari Permendagri 20 tersebut. Yakni penanganan dampak Covid-19 lewat jaring pengaman sosial, penanganan kesehatan dan recovery ekonomi. Karena saat ini kondisi pandemi masih tinggi, maka pengalihan (refocusing) anggaran yang dilakukan lebih terfokus pada penanganan kesehatan.
Sehingga pihaknya akan tetap mengupayakan ketersediaan anggaran program pemulihan ekonomi. Di samping program Jaring Pengaman Sosial (JPS) terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan dana penanggulangan kesehatan berupa pembiayaan alat tes bagi masyarakat.
“Tergantung dananya. Dananya ada atau tidak. Kita akan bahas dulu hal itu nanti bersama pihak legislatif. Kita lihat perkembangan keuangan kita. Apalagi ada informasi Dana Bagi Hasil (DBH) kita akan dipotong tahun depan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post