Balikpapan, Borneoupdate.com – Sebagai tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, keberadaan pasar juga harus dilengkapi dengan izin dan pengelolaan yang sesuai aturan. Namun di Balikpapan masih ditemui pasar ilegal tanpa izin dari pemerintah setempat. Akibatnya sampah hasil kegiatan pasar justru bertumpuk di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sebenarnya diperuntukkan bagi warga sekitar.
Hal inilah yang menjadi sorotan anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Amin Hidayat, terkait keberadaan pasar di daerah Kampung Timur. Dimana aktivitas pasar itu menghasilkan sampah yang membuat penuh TPS hingga meluber ke tepi jalan dan menimbulkan bau tidak sedap saat melintas.
“Saya ada bertanya ke lurah setempat. Apa pasar itu sudah ada izinnya. Pihak lurah menjawab sejauh ada efek positif bagi masyarakat maka kita tutup mata saja. Tinggal pengaturannya saja diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Amin dirinya tidak mempersoalkan keberadaan pasar lebih jauh karena menyangkut mata pencaharian masyarakat. Namun dampak ikutannya seperti kelebihan kapasitas TPS yang dikeluhkan warga Kelurahan Gunung Samarinda. Mengingat yang membuang sampah di TPS milik pemerintah itu bukan hanya warga sekitar namun juga pasar yang beroperasi di sekitar Kampung Timur.
“Saya sudah minta yang kelola pasar di situ untuk bikin tempat sampah sendiri. Jangan buang sampah ke TPS Gunung Samarinda. Apalagi pasar itu tidak berizin. Saya bilang kalau tidak berizin tutup saja. Tapi kemudian ada sebagian warga menolak,” lanjutnya.
Amin juga menilai TPS yang berlokasi di kawasan tersebut sudah seharusnya dipindahkan. Namun hal itu harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terutama soal kepatuhan warga dalam waktu pembuangan sampah yang ditetapkan pemerintah. Termasuk dampak dari pemindahan TPS sesuai permintaan warga yang ternyata kemudian warga juga mengeluh lagi karena lokasi TPS jadi jauh.
“Saya sering lewat dan lihat tumpukan sampah sampai ke jalan raya. Harusnya memang dipindah. Tapi ini warga bilang nanti kejauhan kalau dipindah. Kan yang minta ada TPS juga warga tapi saat ada TPS dianggap mengganggu karena macet dan bau warga malah minta dipindah. Ini bikin bingung pemerintah,” tuturnya.
Meski begitu, tambah Amin, sebelum realisasi relokasi TPS ke tempat yang lebih memadai, pihaknya juga mengusulkan penambahan TPS dari kontainer untuk mengurangi penumpukan sampah. Termasuk meminta lurah dan RT aktif memberikan pemahaman kepada warga soal waktu buang sampah yang diatur oleh pemerintah setempat. (FAD)
Discussion about this post