Balikpapan, Borneoupdate.com – Penggunaan lelang elektronik di Balikpapan masih menyimpan sejumlah masalah. Terutama pada pemenang tender yang ternyata gagal memenuhi target pengerjaan. Hal ini terjadi pada beberapa proyek yang tergolong vital. Seperti infrastruktur penanggulangan banjir dan pembangunan fasilitas pendidikan.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kota Balikpapan, Kamaruddin meminta evaluasi terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa. Pasalnya persoalan rekanan pemenang tender terjadi secara berulang. Mulai masalah minimnya progres pengerjaan proyek pengendali banjir DAS Ampal dan sekolah terpadu Balikpapan Regency.
Padahal keduanya proyek tersebut merupakan bagian dari realisasi visi misi walikota hasil Pilkada 2020 lalu. Di mana penanggulangan banjir dan pembangunan sekolah menjadi janji politik selama masa jabatan sang walikota.
” Khusus untuk kontrak-kontak besar harus benar-benar selektif. Saya pikir kunci awalnya adalah di ULP. Karena dialah yang memenangkan kontraktor sedangkan kita hanya mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/08).
Menurut Kamaruddin, tim verifikasi ini yang harus bekerja dengan baik dan profesional. karena kalau salah memilih pemenang akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan proyek di lapangan. Ia mencontohkan pada proyek DAS Ampal yang dikerjakan oleh PT Fahreza dengan nilai mencapai Rp 136 miliar.
Padahal PT Fahreza yang menduduki urutan ketujuh dalam proses lelang bahkan bisa mengalahkan tiga perusahaan BUMN. Hal ini tentunya harus menjadi evaluasi secara menyeluruh.
“Kita di dewan ini khususnya melalui Komisi III sudah beberapa kali melaksanakan RDP untuk menanyakan kepada ULP. Namun jawabannya selalu bahwa proses lelang tersebut sudah sesuai prosedur,” tuturnya lagi.
Hal yang sama, lanjut Kamaruddin, terjadi pada proyek pembangunan sekolah terpadu di kawasan Balikpapan Regency oleh PT Sarjis dengan nilai mencapai Rp 33 miliar. Sejak dari awal DPRD sudah menyebutkan bahwa kontraktor pernah masuk daftar hitam. Namun ternyata tetap bisa memenangkan tender di ULP.
“Kenapa ULP itu bisa meloloskan kontraktor-kontraktor yang demikian. Kami harap ke depannya ada evaluasi untuk melakukan perbaikan sistem di ULP. Kami ingin kontrak besar bisa berjalan dengan baik,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post