Samarinda, Borneoupdate.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, menuntut perhatian serius dari pemerintah provinsi terhadap kondisi RSUD Kabupaten Paser. Ia secara tegas menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) di wilayah ujung selatan Kaltim tersebut. Terutama jika dibandingkan dengan perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Hartono menyampaikan kegelisahannya setelah meninjau sejumlah fasilitas kesehatan di Paser yang menurutnya masih jauh dari kata layak. Ia menilai ketimpangan ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi PPU yang bersebelahan dengan Paser kini mulai menikmati peningkatan signifikan di sektor kesehatan. Hal itu seiring posisinya yang strategis di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Paser masih tertinggal dalam hal fasilitas alat kesehatan. Rumah sakit di sana kekurangan peralatan vital yang seharusnya bisa menjadi standar layanan. Sementara PPU yang berdekatan terus mendapat dukungan karena berada di sekitar IKN,” ujarnya, Rabu (02/07).
Hartono menilai kondisi ini memerlukan pembenahan pemerataan distribusi anggaran. Menurutnya, pendekatan pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada kawasan yang dekat dengan pusat pemerintahan. Melainkan juga menjangkau daerah-daerah pinggiran seperti Paser. Karena daerah ini memiliki jumlah penduduk signifikan dan kebutuhan medis yang mendesak.
“Kita tidak boleh membiarkan ada kesenjangan pelayanan kesehatan antarwilayah. Jika kita bicara pemerataan pembangunan, maka kita harus mendukung daerah-daerah yang tertinggal dari segi fasilitas,” jelasnya.
Hartono juga mendorong pemerintah provinsi untuk memasukkan pengadaan alkes bagi rumah sakit di Paser ke dalam prioritas pembahasan APBD Perubahan 2025. Ia menilai, tanpa dorongan dari legislatif, pemerintah eksekutif akan cenderung mengabaikan kebutuhan di daerah yang jauh dari sorotan pusat.
“Saya akan memperjuangkan hal ini di meja pembahasan APBD Perubahan. Bantuan keuangan untuk Paser harus menjadi prioritas, khususnya untuk mendukung rumah sakit agar mampu memberikan layanan dasar yang memadai,” tuturnya.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi kesehatan, Hartono mengaku terus menerima laporan dari masyarakat terkait keterbatasan alat penunjang medis di rumah sakit setempat. Ia mencatat bahwa kekurangan itu bukan hanya menyulitkan tenaga medis. Tapi juga memaksa pasien untuk dirujuk ke daerah lain dengan biaya lebih besar. (Adv/SAN)
Discussion about this post