PPU, Borneoupdate.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menilai masih banyak hal yang harus dibenahi dalam upaya memajukan sektor pertanian di kabupaten yang menjadi salah satu lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Untuk itu pihak lembaga legislatif ini meminta segera dilakukan evaluasi terhadap kinerja dinas pertanian agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan di lapangan.
“Terkait dinas pertanian memang harus banyak yang dibenahi. Termasuk untuk kinerja-kinerja dinas pertanian memang harus dimaksimalkan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Sujiati, kepada wartawan (17/05).
Ia menilai program kerja yang disusun dinas pertanian tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena pihak wakil rakyat tidak hanya menerima laporan dalam bentuk berkas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Tetapi juga terjun langsung ke lapangan menemui warga untuk mengonfirmasi terkait program pertanian yang dijalankan pemerintah setempat.
“Selama ini ternyata memang apa yang disampaikan dinas pertanian dengan aplikasi di lapangan ternyata jauh beda. Ini yang harus dibenahi secepatnya. Kami tidak bisa menerima hanya laporan sepihak tapi juga melihat langsung ke lapangan,” tuturnya lagi.
Sujiati mencontohkan pada kejadian gagal panen yang menimpa sebagian petani di Kabupaten PPU. Dimana hal itu dipicu perubahan pola tanam padi dari dua kali setahun menjadi tiga kali setahun dengan harapan terjadi peningkatan produksi padi. Sebab intensitas panen dalam satu tahun membuat tanah tidak memiliki waktu istirahat untuk pemulihan kondisi sehingga berakibat penurunan kualitas tanah.
“Saat ini ada terjadi gagal panen mereka tidak pernah ada bagaimana tindak lanjutnya untuk perbaikan itu. Terkait kegagalan panen ini, kemarin sebenarnya tidak pas masa tanamnya. Jadi kalau tahun-tahun lalu dua kali panen, ini kemarin dicoba untuk tiga kali panen,” tambahnya. (*/FAD)
Discussion about this post