DPRD KECEWA TIDAK TERLIBAT IKN

PPU, Borneoupdate.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak melibatkan anggota legislatif setempat dalam pembahasan pemindahan Ibukota Negara (IKN). Padahal DPRD PPU merupakan perwakilan masyarakat lokal yang memiliki hak suara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Anggota DPRD Kabupaten PPU, Irawan Heru Suryanto mengatakan selama ini pihak dewan hanya seperti penyambut tamu manakala ada pejabat pusat yang berkunjung ke lokasi IKN. Adapun pembahasan soal status wilayah IKN yang menjadi polemik di masyarakat PPU, karena akan berdiri menjadi provinsi terpisah dari Kaltim, pihak DPRD tidak dilibatkan.

“Soal IKN, kami ini sebagai lembaga dewan seakan-akan tidak pernah dilibatkan. Padahal kami adalah representasi masyarakat. Mohon maaf, pejabat-pejabat pusat yang datang kesini hanya sebatas kunjungan dan porsi kami hanya menyambut,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.

Bahkan informasi yang beredar saat ini lanjut Irawan, kedudukan Kabupaten PPU terhadap IKN hanya sebagai penyangga kebutuhan pangan. Sementara pemerintah setempat juga memiliki kawasan industri di daerah Buluminung yang berdekatan dengan lokasi IKN. Sehingga DPRD menilai Kabupaten PPU seharusnya mendapatkan porsi lebih dari sekadar lumbung ketahanan pangan.

“Tentang masalah status dan isu-isu strategis DPRD PPU tidak pernah dilibatkan. Porsi penajam hanya berstatus penyangga sebagai lumbung pangan. Kami mintanya porsi lebih dari itu dan bukan hanya penyangga pangan saja,” tuturnya.

Untuk itu, Irawan berharap, Kabupaten PPU sebagai wilayah induk tidak terpinggirkan dengan keberadaan IKN yang baru ini. Apalagi kemudian masyarakat setempat sampai ada yang merasa pembangunan di kawasan IKN tidak berpihak pada nasib mereka. Sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial saat kebijakan IKN direalisasikan.

“Jujur saja IKN ini ada di kita tapi sekarang ini kami merasa tidak pernah dilibatkan. Jangan sampai ada bahasa IKN ini tidak membawa manfaat bagi masyarakat lokal. Padahal lokasinya ada di PPU,” tambahnya. (ADV/ FAD)