Balikpapan, Borneoupdate.com – Anggaran refocusing penanganan pandemi Covid-19 di Balikpapan tahun ini mencapai Rp 93 miliar. Dana tersebut berasal dari revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2021 yang dilakukan karena kondisi pandemi masih terus berlanjut dan belum ada kepastian akan berakhirnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan, Madram Muchyar mengatakan pembahasan refocusing anggaran untuk pembiayaan program penangan Covid-19 menyesuaikan dengan instruksi pusat. Sementara besarannya melalui pertimbangan kemampuan keuangan daerah agar anggaran yang akan di refocusing bisa ditekan lebih rendah.
“Kalau soal refocusing 2021 ini kan sebenarnya kita kan sesuai instruksi mendagri. Jadi sudah ditentukan mereka. Tugas kami memberitahukan. Jadi kalau tidak salah besarannya sekitar Rp 93 miliar,” ujarnya saat ditemui wartawan di kantor Walikota Balikpapan, Kamis (05/08).
Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, lanjut Madram, kegiatan refocusing merupakan pergeseran anggaran di pemerintahan. Dimana anggaran yang sudah ada dialihkan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19. Hal ini sudah berjalan dan akan segera dilaporkan ke DPRD Balikpapan sebagai mitra pengawas penyelenggaraan pemerintahan.
“Refocusing ini sudah jalan dan akan diadministrasikan di APBD perubahan 2021. Jadi itu kita pakai untuk pemulihan ekonomi, kegiatan kesehatan, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya. Anggarannya dititipkan di masing-masing satuan kerja yang berkaitan langsung,” tuturnya lagi.
Menurut Madram pihak pemerintah sudah menyusun daftar anggaran yang memuat alokasi refocusing anggaran Covid-19 secara terperinci. Anggaran yang diperoleh dari refocusing tersebut paling banyak akan dipergunakan untuk membiayai program penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Sebagian lagi dipertunjukkan sebagai anggaran bantuan sosial hingga recovery ekonomi untuk pengelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan dampak Covid-19 akan dibiayai. Seperti persoalan UMKM bisa teratasi. Itu nanti dinas sosial yang memberikan bantuan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post