Balikpapan, Borneoupdate.com – Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, resmi mensosialisasikan program penggratisan iuran BPJS Kesehatan kepada pemegang kartu kelas III. Program ini merupakan realisasi terhadap visi misi walikota yang berjanji kepada masyarakat saat pencalonannya di pilkada serentak. Janji ini kemudian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2024.
“1 Oktober resmi berjalan. Jadi pemerintah akan mulai membayar kepada BPJS untuk program penggratisan kelas III. Semua sudah terdata di dinas kesehatan. Nanti yang menyusul lewat dinas sosial,” ujarnya usai jumpa pers di aula walikota, Senin (27/09).
Adapun mengenai penunggak iuran BPJS Kesehatan, menurut Rahmad, hal itu masih menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Karena tidak ada penghapusan terhadap tunggakan iuran BPJS tersebut meski mereka termasuk penerima bantuan iuran gratis dari pemerintah.
“Masalah tunggakan itu masalah masing-masing. Itu memang masalah pribadi penunggaknya. Jangan sampai dia mati meninggalkan utang. Boleh dicicil kok ke BPJS-nya. Itu tidak mengurangi haknya sebagai penerima bantuan iuran,” tuturnya lagi.
Untuk peserta penerima bantuan iuran gratis, lanjut Rahmad, tercatat sebanyak 113.770 jiwa. Rinciannya yaitu 19.240 jiwa yang terdaftar dalam program bantuan iuran, 59.336 jiwa pembayar iuran aktif dan 35.194 jiwa sebagai penunggak iuran BPJS Kesehatan. Selain itu masih ada 25.285 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Semuanya tetap dapat layanan kesehatan sesuai aturan penggratisan BPJS per 1 Oktober. Nanti yang belum punya boleh mendaftar. Kemudian kita verifikasi kalau memang dia berhak mendapatkan BPJS kelas III insyaAllah pasti akan diberikan,” jelasnya.
Program ini, tambah Rahmad, akan terus berjalan selama masa jabatannya sebagai walikota periode 2021-2024. Hal itu merupakan bentuk realisasi atas janji yang disampaikan saat maju menjadi calon Walikota Balikpapan. Termasuk janji pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sedang dalam tahapan penganggaran.
“Selama saya jadi walikota. Kalau nanti ganti walikota berarti ganti kebijakan. Wallahu a’lam itu bisa terus atau berganti program. Tergantung pemimpinnya,” tambah pria yang juga menjadi ketua DPC Gokar Balikpapan ini. (FAD)
Discussion about this post