Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan apresiasi keterlibatan organisasi anti korupsi dalam pengawasan proyek pengendalian banjir. Hal ini terkait masuknya laporan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) yang menyebutkan pencairan anggaran mendahului pengerjaan. Di mana ada dugaan Pemerintah Kota mencairkan dana proyek tersebut sebelum kegiatan launching oleh Walikota pada 5 September 2022.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Alwi al Qadri mengatakan pihaknya berencana melakukan peninjauan ke lapangan dalam waktu dekat. Termasuk mendalami laporan dari Formak terhadap dugaan pencairan mendahului anggaran.
“Pada dasarnya kita memberikan kesempatan dulu kepada PT Fahriza ini karena ini kan juga baru start. Memang tahap pertama sudah ada pembayaran untuk pengerjaan proyek ini,” ujarnya kepada wartawan, (05/10).
Adapun mengenai status kontraktor pemenang tender, Alwi menilai tidak ada permasalahan pada pelaksana pengerjaan pengendalian banjir Balikpapan. Sebab PT Fahreza Duta Perkasa berstatus tunggal tanpa ada kerjasama dengan investor.
“Ternyata setelah ditanyakan berdiri tunggal dan tidak ada investor atau jual-jual perusahaan atau orang nomor dua. Artinya PT Fahriza ini adalah perusahaan besar yang berdiri di Jakarta. Tidak ada jual-jual ke orang lain,” tuturnya lagi.
Sementara Ketua Formak Balikpapan, Jerico memastikan akan terus memantau proses realisasi proyek pengendalian banjir ini. Terutama dari sisi transparansi penganggaran di pemerintah dan kontraktor. Pasalnya, anggaran proyek yang baru saja dilaunching oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud pada 5 September 2022 tersebut. Kemudian muncul dugaan sudah ada pencairan sebesar Rp 17 miliar pada 22 Agustus 2022.
“Kami meminta kejujuran atau transparansi. Kami juga menduga bahwa perusahaan ini tidak punya uang atau tidak punya dana, hanya untuk mencari investor. Buktinya tanggal 22 Agustus dana sebesar Rp 17 miliar untuk pengerjaan proyek ini sudah cair. Baru mereka melaksanakan pekerjaan,” jelasnya,
Jika dugaan ini benar, lanjut Jerico, tentunya akan merugikan masyarakat Balikpapan. Karena akan berdampak dengan progres pengerjaannya. Apalagi proyek pengendali banjir ini merupakan realisasi janji visi misi dari walikota pemenang pilkada. Makanya pihaknya melakukan tekanan agar pengerjaannya sesuai dengan progres dan transparan.
“Jangan sampai perusahaan ini cuma menunggu uang-uang saja baru bekerja, berarti kan kesan yang bersangkutan ini tidak punya modal. Dan perusahaan ini, bukan merupakan perusahaan lokal tapi dari Jakarta,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post