Balikpapan, Borneoupdate.com – Ratusan driver ojek online (ojol) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD kota Balikpapan, Senin (10/10). Mereka menyampaikan tiga tuntutan yang disuarakan rekannya di berbagai daerah. Yakni meminta pemerintah pusat atau daerah menetapkan aturan terkait tarif dasar jasa pengantaran barang dan makanan bagi pengemudi ojol.
Kedua, meminta adanya payung hukum yang jelas dan sanksi tegas kepada aplikator yang belum menjalankan aturan terkait biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen. Terakhir, meminta pemerintah pusat atau daerah segera memberikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM ke seluruh pengemudi ojol yang terkena dampak kenaikan BBM.
Menanggapi tuntutan para ojol, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto, berjanji akan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak. Mulai dari perwakilan aplikasi, persatuan ojol, hingga diskominfo dan dinas perhubungan. Termasuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat melalui wakil rakyat asal Kaltim yang duduk di DPR RI.
“Tuntutan kita terima. Kita agendakan rapat. Nanti kita panggil dinas kominfo, Dishub dan perwakilan driver online dan aplikasinya. Kita rumuskan dan sampaikan ke pemerintah pusat karena yang punya wewenang aturan Kementerian Perhubungan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/10).
Menurut Doris saat ini pihaknya masih menunggu surat resmi dari perwakilan driver online kepada Ketua DPRD Balikpapan. Surat itu akan menjadi dasar dalam pemanggilan satuan kerja dan pihak terkait lainnya. Agar tuntutan para ojol ini bisa mendapatkan respon beserta solusi yang bisa diterima semua pihak.
“Tuntutannya juga terkait asuransi order fiktif yang merugikan UMKM, pedagang makanan dan driver ojek karena selama ini belum dilindungi. Apapun tuntunan masyarakat yang penting itu sesuai dengan regulasinya yang ada. Akan kami perjuangkan karena mereka juga masyarakat Balikpapan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post