Samarinda – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, M Novan Syahroni Pasie menilai bahwa anggaran pengawasan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda sangat minim dan perlu ditambah.
Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan DLH Kota Samarinda, Komisi lll DPRD Samarinda baru saja mengetahui anggaran pengawasan DLH per tahun hanya sebesar Rp 7 juta.
“Ternyata penyampaian dari pihak DLH tadi anggaran untuk pengawasan itu hanya Rp 7 juta per tahun,” ungkap Novan sapaan akrabnya saat ditemui di Sekretariat DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Kamis (3/11/2022).
Menurutnya, pihak DLH tidak mampu melakukan pengawasan yang mendukung pembangunan jika hanya dibekali anggaran pengawasan sebesar Rp 7 juta Per tahun.
“Kita juga terkejut. Artinya dari sistem pengawasan penganggaran yang ada tidak mendukung program pengawasan lingkungan. Terlebih kita habiskan sekian triliun untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Hampir percuma kalau dari lingkungan tidak diantisipasi,” ujarnya.
Lebih lanjut Politisi kelahiran Samarinda tersebut menyimpulkan bahwa sistem pengawasan DLH jauh dari kata maksimal.
“Jadi tidak heran hari ini banyak aktivitas pembukaan lahan atau pemetaan, galian C dan lain-lainnya itu. Karena seperti tidak begitu maksimal secara pengawasannya,” tegasnya.(adv/dprdsamarinda
Discussion about this post