Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan menyepakati penggunaan APBD untuk penanggulangan di tahun 2023 ini. Pasalnya kegiatan ini merupakan salah satu prioritas utama yang tertuang dalam visi dan misi Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Itu tertulis ketika kepala daerah terpilih ini mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada Balikpapan 2020 lalu.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi al Qadri mengatakan mayoritas aspirasi warga saat reses berkaitan dengan banjir. Apalagi titik banjir di kota minyak belum juga berkurang. Padahal kota ini bakal menjadi penyangga utama ibukota negara (IKN) di PPU dan Kukar. Sementara genangan banjir terus terjadi setiap kali hujan.
Untuk itu, lanjut Alwi, pihaknya meminta 50 hingga 70 persen alokasi anggaran fisik demi membiayai proyek penanggulangan banjir. Permintaan ini sesuai komitmen kedua belah pihak dalam realisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Mengingat pengerjaan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ampal masih bermasalah.
“Kami meminta sekitar 50 sampai 70 persen untuk menangani terkait masalah banjir. Karena kondisi Kota Balikpapan ini hujan sedikit saja banjir,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Menurut Alwi, pihaknya telah menyampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan untuk mengurangi kegiatan fisik lainnya. Lalu anggaran yang ada difokuskan untuk penanggulangan banjir. Target minimalnya tentu mengurangi titik banjir yang tersebar di berbagai kelurahan di Balikpapan.
“Hal ini tentunya sangat penting karena mengingat yang pertama terkait penanganan masalah banjir. Apalagi ada masalah proyek DAS Ampal yang sepertinya terancam gagal, dengan pemutusan kontrak. Kita cukup malu, bahwa segini banyaknya anggaran ternyata ini gagal. Sehingga pemerintah kota pun menjadi sorotan,” tuturnya. (FAD)
Discussion about this post