Samarinda, Borneoupdate.com – Gubernur Kalimantan Timur mendorong Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) segera dapat menyelesaikan persoalan Aset Pemerintah Provinsi.
“Banyak tugas-tugas yang perlu segera juga diselesaikan yang masih menggantung yakni masalah aset,”ucapnya belum lama ini pada Peresmian Gedung BPKAD Kaltim.
Masalah aset yang masih menggantung terkait benturan dengan aturan terutama mengenai pelepasan aset-aset dan perubahan status milik pemerintah daerah.
Seperti contoh, aset milik pemerintah berupa rumah, kendaraan dan lahan serta bangunan yang harus dialih status sebab sudah terlalu lama dan tidak terurus serta tidak layak pakai.
Lanjut Isran, kendaraan dinas milik pemerintah daerah banyak menumpuk dan masih menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. Kendaraan ini seharusnya masih bermanfaat.
Peralihan aset itu harus melalui proses dilelang terbuka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan harganya mahal. Aturannya agar bisa menguntungkan sebesar-besarnya bagi pemilik barang, akibatnya tidak ada yang beli sekali pun pihak dealer kendaraan.
“Untuk itu Pemprov harus kritis dengan aturan-aturan tersebut, kita ingin dapat untung, tapi dapat buntung,” ungkapnya.
Tambahnya mestinya kendaraan itu berguna dan mendatangkan hasil, apalagi digunakan para pensiun karena masih ada pajak yang harus dibayarkan kepada negara dan daerah.
“BPKAD supaya mencari jalan keluar yang belum selesai, maka selesaikan permasalahan tersebut,”pintanya (diskominfokaltim)
Discussion about this post