Balikpapan, Borneoupdate.com – Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan sebesar Rp 3,2 juta dinilai masih minim bagi pekerja. Pasalnya harga kebutuhan pokok di pasaran kota ini tergolong tinggi. Mengingat kota minyak memiliki ketergantungan pasokan dari daerah lain.
Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPSSI), Rona Fortuna mengatakan pemerintah perlu hadir terkait persoalan UMK. Meski penetapan nilai UMK sudah melalui pertemuan tiga pihak. Di mana ada perwakilan pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja yang terlibat di dalamnya. Namun kenaikan harga kebutuhan pokok justru lebih tinggi dari pada nilai upahnya.
“Kita semua merayakan hari buruh sedunia. Yang jelas masih ada beberapa hak buruh yang belum terpenuhi,” ujarnya kepada wartawan dalam pertemuan bersama anggota DPRD Balikpapan, Senin (01/05).
Menurut Rona, pihak pekerja tidak memiliki kekuatan mengatur harga barang kebutuhan pokok. Karena pergerakan harga melalui mekanisme pasar. Sementara setiap tahun harga terus melambung naik. Bahkan melebihi besaran upah pokok para pekerja. Untuk itu, KPSSI meminta anggota dewan turut mencarikan solusi terhadap kondisi upah yang masih minim tersebut.
“Saat pemerintah bilang upah naik luar biasa gembar-gembornya tapi pada kenyataannya bedanya cuma Rp 1.000. Coba bandingkan dengan daerah lain, selisih harga sembako masih jauh. Mereka sembako rendah tapi UMK-nya tinggi, tapi di kita harga sembako-nya tinggi UMK-nya kecil,” tuturnya lagi.
Selain itu, Rona juga mempertanyakan kontribusi wakil rakyat dalam memperjuangkan pekerja. Terutama soal sulitnya memperoleh pekerjaan bagi warga lokal. Padahal ada sejumlah proyek strategis nasional yang sedang berlangsung. Seperti pengerjaan kilang milik Pertamina yang justru banyak menyerap tenaga kerja.
“Ada yang alasan terkait kualitas, kemampuan dan sebagainya. Padahal itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk meningkatkannya. Seperti Dinas Tenaga Kerja maupun di DPRD yakni Komisi IV. Seharusnya mereka turun sebelum ada project ini, jadi bisa tahu kebutuhannya apa,” sambungnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menyampaikan terimakasih kepada masing-masing perwakilan serikat pekerja yang hadir. Karena dari masukan yang disampaikan DPRD akhirnya tahu terkait dengan kondisi riil masalah buruh yang ada di Kota Balikpapan. Terlebih dengan kondisi buruh yang ada di lingkungan RDMP.
“Dari masukan-masukan tadi tentunya kami akan pelajari dan Insya Allah akan kami tindaklanjuti dengan dinas terkait maupun perusahaan-perusahaan terkait.
Termasuk masalah penerapan UMK yang masih minim, bahkan di bawah Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujarnya singkat. (FAD)
Discussion about this post