Samarinda, Borneoupdate.com – Usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) menjadi Rp 69.193.733 dinilai bakal memberatkan para calon jamaah haji. Bahkan tarif dari pemerintah RI ini ternyata lebih mahal dibanding Ongkos Naik Haji (ONH) negara tetangga seperti Malaysia.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain mengatakan kenaikan BPIH sangat tidak rasional dan memberatkan masyarakat, di tengah kondisi ekonomi yang tengah sulit pasca pandemi Covid-19.
“Kenaikan biaya haji itu tidak rasional. Kenaikan itu juga sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini. Apalagi kan latar belakang calon jamaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil,” tegas Sani, kepada sejum;ah wartawan pada Selasa (24/01).
Secara umum, Sani menilai bahwa wacana kenaikan BPIH disebabkan oleh kesalahan pengelolaan dana. Dikatakannya, terdapat indirect cost (biaya tidak langsung) dari setoran awal ONH, senilai Rp 25 juta.
“Kalau umpama calon jamaah haji menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti uang tersebut telah mengendap selama itu. Maka seharusnya sudah mendapatkan keuntungan,” jelasnya.
Namun faktanya, ujar Sani, sebanyak 70 persen keuntungan pengeloalan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 persen. Sedangkan tingkat inflasi angkanya sudah di 5,4 persen. Sehingga, keuntungan yang seharusnya untuk jamaah malah hilang.
Sebagai pejabat daerah, Sani mengakui sebenarnya dirinya tidak dapat mengomentari kebijakan dari pemerintah pusat terlalu jauh. Akan tetapi karena hal ini menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak, dirinya tidak akan tinggal diam. Setidaknya, keberpihakan untuk umat sebagai anggota DPRD Samarinda terpenuhi.
Sani berharap, ke depan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenag RI dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana haji umat serta mau mendengar saran dari berbagai pihak.
“Pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, dan pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Sedangkan menyuntik dana ke BUMN saja bisa bangkrut puluhan triliunan,” ucap Sani. (IAN/adv)
Discussion about this post