Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan lahan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner Pasar Klandasan. Hal itu menyusul kebijakan pembongkaran terhadap lapak puluhan PKL tersebut. Agar mereka tetap bisa berjualan di lokasi penampungan yang sudah tersedia.
“Lokasinya di samping kelurahan itu. Memang petak yang disediakan kondisinya belum begitu bagus, tapi saya akan perbaiki dulu baru mereka akan masuk,” ujar Haemusri Umar, Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Senin (03/07).
Saat ini, lanjutnya, tercatat sebanyak 37 PKL kuliner yang belum bisa berjualan karena lapaknya dalam penguasaan ahli waris yang menuntut ganti rugi Pemerintah Kota Balikpapan. Terkait rencana relokasi tersebut, Haemusri menyampaikan, untuk sementara kebijakan pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang. Sebagai alternatif seandainya lapak mereka dibongkar.
“Sepanjang para pedagang tersebut punya SIPTB (surat izin penempatan tempat berjualan) maka pedagang tersebut kita akan prioritaskan untuk mencarikan alternatif lokasi penjualannya. Kemudian alternatif yang kedua terkait dengan PKL kalau dia punya surat PKL binaan kawasan 1 dan 2 Pasar Klandasan, yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas sebelumnya akan saya fasilitasi,” ucapnya.
Haemusri memastikan, lapak PKL kuliner yang ada saat ini pasti akan dibongkar sebagai bagian dari kegiatan renovasi bangunan pasar. “Pertimbangannya, karena pemerintah sedang membangun pasar Klandasan petak A dan B, nanti pada tahun 2024 pasti pengembangannya ke Petak C Petak D dan pastinya nanti akan ke kawasan kuliner,” tuturnya lagi.
Ia menambahkan, bahwa dirinya akan mengajukan dalam anggaran untuk perbaikan lapak PKL Kuliner yang akan ditempati pedagang pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023 ini. Total anggaran yang diajukan untuk menyediakan lapak pengganti bagi para PKL Kuliner tersebut tercatat mencapai Rp 400 juta.
“APBD Perubahan tahun ini, untuk bisa melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di kawasan Pasar Klandasan tersebut. Apabila memang dilakukan pembongkaran, kita bisa merekomendasikan 37 PKL agar bisa masuk ke kawasan yang sudah kita siapkan. Dan memang lahan yang ada saat ini dianggap tidak representatif oleh para PKL,” tambahnya. (FAD)
















Discussion about this post