Balikpapan, Borneoupdate.com – Pendidikan menjadi indikator kemajuan sebuah daerah. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Mulai pemerintah daerah, wakil rakyat dan para guru sebagai penggerak. Upaya ini yang terus menjadi fokus kerja Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Dia mengatakan mencetak generasi unggul sejalan dengan kurikulum merdeka belajar yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Saat ini, lembaga pendidikan di Provinsi Kaltim pun telah menjalankan kurikulum tersebut. Di antaranya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila.
Maka guru penggerak, kata Hetifah, jadi faktor utama tumbuh kembang siswa secara holistik. Karena mereka merupakan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Termasuk peningkatan daya saing SDM dalam pengembangan kualitas pendidikan.
“Saya merasa bangga animo jadi guru penggerak. Ini saja ada yang tidak bisa bergabung karena keterbatasan ruang. Ini sosialisasi pertama kita,” ujarnya saat sosialisasi program guru penggerak di Balikpapan, Kamis (13/07).
Meski di lapangan, lanjut Hetifah, ada sejumlah kendala dalam implementasi guru penggerak. Seperti anggapan sulitnya memenuhi proses seleksi di lapangan. Maka perlu sekali sosialisasi hingga ke pelosok. Agar jangan sampai guru menjadi takut mendaftar program guru penggerak.
“Ada yang bilang guru penggerak sungguh ribet. Ada yang bilang anak didik bisa terbengkalai. Memang ada beberapa hal yang jadi hambatan. Maka perlu strategi menarik guru agar menjadi guru penggerak,” lanjutnya.
Menurut Hetifah, guru di kabupaten kota se-Kaltim harus segera bertransformasi. Apalagi pemerintah pusat mulai merealisasikan pemindahan ibu kota negara (IKN). Di mana Balikpapan bakal mengalami dampak terbesar sebagai kota penyangga. Di sini peran guru menjadi sangat penting dalam menyiapkan kompetensi anak didik menghadapi masa depan.
“Inti pendidikan adalah anak didik. Kan potensinya berbeda. Gurulah yang harus jadi pemantik. Jadi ada kejelasan pengembangan potensi si anak. Mulai dari awal masuk hingga akhir sekolah ada hasilnya. Ada kompetensinya,” tuturnya lagi.
Sementara Kepala Balai Guru Penggerak Kaltim, Wiwik Setiawati menyebutkan ada 480 guru yang sudah terlibat. Namun jumlah tersebut masih tergolong minim. Apalagi Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 menetapkan aturan terbaru. Yakni mewajibkan calon kepala sekolah mengantongi sertifikat guru penggerak. Maka itu bisa berdampak pada ketersediaan kepala sekolah di tiap kabupaten kota se-Kaltim.
“Ini yang sedang kita kebutuhan. Balikpapan saja ada 123 dan masih kurang. Dampaknya kita bisa kekurangan kepala sekolah. Ini kita buka lagi pendaftaran guru penggerak 17 Juli ini,” tambahnya lagi. (FAD)
Discussion about this post