Balikpapan, Borneoupdate.com – Meski berada di posisi terbawah, keberadaan ketua RT tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya mensosialisasikan kebijakan pemerintah setempat. Untuk itu posisi RT bisa dikatakan sebagai ujung tombak realisasi program pembangunan di lapangan karena langsung berhubungan dengan masyarakat.
Untuk itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisah menilai perlunya tambahan insentif bagi kinerja para RT di kota minyak. Apalagi walikota sempat menjanjikan kenaikan insentif bagi 1.360 RT yang tersebar di 34 kelurahan lewat APBD perubahan 2023. Artinya tinggal menunggu realisasi dari janji tersebut saja.
“Dana operasional saat ini hanya sekitar Rp 750 ribu per bulan. Itupun masih dipotong pajak 5% sehingga bisa tergolong minim dan tidak memadai untuk operasional para RT setiap bulannya,” ujarnya, Ahad (02/07).
Menurut Laisa sudah saatnya pemerintah memberi lebih atas jasa RT terhadap kota ini. Mungkin belum bisa banyak karena keterbatasan anggaran namun hal itu bisa diganti dengan insentif berbasis kinerja bagi RT yang berhasil menata lingkungannya dan mengaktifkan keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti.
“Itu predikat kota layak anak, kawasan tertib lalu lintas dan piala Adipura hingga Adipura Kencana. Semua itu tidak lepas dari peran RT,” tuturnya lagi. Maka meski kenaikan honor belum bisa diberikan, keberadaan insentif juga bisa sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap bantuan dan kerja keras mereka yang turut serta mewujudkan pembangunan di Kota Balikpapan.
“Saya pikir honor RT itu sudah wajar karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemkot. Insentif itu saya pikir solusi tambahannya. Saya harap walikota dan perangkatnya bisa merealisasikannya,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post