Kutai Kartanegara, Borneoupdate.com – Tim ahli Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan riset pembangunan kawasan pertanian berbasis terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana aksi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemkab Kukar untuk mewujudkan desain pertanian yang berkelanjutan dan berbasis kawasan.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah menyambut baik rencana aksi orientasi penyusunan desain pembangunan kawasan pertanian terintegrasi berbasis kawasan yang dilakukan tim ahli Universitas Gadjah Mada (UGM). “Saya menyambut baik atas rencana aksi tim ahli UGM dalam melakukan kajian dan penyususnan desain pembangunan kawasan pertanian terintegrasi berbasis kawasan,” kata bupati Edi Damansyah, Senin (16/10/2023).
Hanya saja, persoalannya belum semua konsisten. Ia menyebutkan, permasalahan pokok pembangunan kawasan pertanian yakni pemahaman terhadap pengelolaan pertanian berbasis kawasan masih beragam. Seperti, sistem kelembagaan kawasan pertanian belum terbangun secara solid dan produktif, perencanaan pembangunan berbasis kawasan masih bersifat parsial.
Adapun tujuan pembangunan berbasis kawasan di Kukar yakni menjaga konsistensi pembangunan pertanian berbasis potensi wlayah. Meningkatkan nilai tambah pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap, efisiensi dan efektifitas pembiayaan pembagunan daerah dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagai pendorong pembangunan ekonomi wlayah secara gradual.
Strategi pembagunan kawasan telah ditetapkan 5 (lima) kawasan strategis komoditi padi yakni meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertanian di dalam kawasan, seperti jalan usaha tani dan tata kelola. Kemudian, meningkatkan kapasitas SDM petani, melalui pendampingan dan penyediaan alat produksi pertanian, meningkatkan peran pemerintah desa secara aktif untuk peningkatan produktifitas perekonomian lokal dan memperkuat kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.
“Saya meminta pemerintah desa dapat mendukung segala proses penyusunan perencanaan pembangunan pertanian berbasis kawasan terintegrasi secara aktif. Termasuk menjaga komitmen pembangunan ekonomi desa melalui APBDes yang diiringi dengan pengembangan BUMDes dan pengembangan SDM aparatur desa,” sambungnya.
Selain itu, Edi juga meminta agar OPD terkait segera melakukan kajian awal terkait dengan data, potensi dan permasalahan dalam mendukung proses penyusunan perencanaan kawasan terintegrasi. Serta mengindentifikasi dan menyelaraskan program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024 untuk pembangunan kawasan pada lokasi yang menjadi pilot project. (*/Adv)
Discussion about this post