Kutai Kartanegara, Borneoupdate.com – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (24/10/2023). Dalam kunjungan ini, para wakil rakyat mengingatkan pentingnya basis data sebagai dasar kebijakan. Agar proses realisasi anggaran dan kegiatan menjadi tepat sasaran dan manfaatnya di lapangan.
Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin mengaku bersyukur bisa menyambangi Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, ini merupakan agenda silahturahmi wakil rakyat dengan Pemerintah Daerah hingga Perangkat Desa/Kelurahan dan RT.
Ia berharap, RT dan Lurah mampu bekerja berdasarkan data yang valid dalam penanganan masyarakat pra sejahtera. Hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus kemiskinan ekstreme maupun stunting tepat sasaran.
Safaruddin juga meminta, agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanetara memperkuat pertanian dalam arti luas untuk ketahanan pangan. Mengingat, Kukar saat ini merupalan salah satu penyuplai bahan pangan terbesar di Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Semua itu tentunya perlu kehadiran pemerintah, untuk mendorong upaya peningkatan hasil pertanian dalam arti luas,” ujarnya.
Sementara Bupati Kukar, Edi Damansyah, menerima kunjungan Komisi III DPR RI bersama Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, beserta Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua RT se-Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dirinya pun berterima kasih atas kehadiran rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh anggota Komisi III DPR RI asal Kaltim, Safaruddin. “Selamat datang kepada Komisi III DPR RI, semoga kunjungan ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah,” katanya, Selasa (24/10/2023).
Orang nomor satu di Kabupaten Kutai Kartanegara itu mengatakan, Kukar memiliki luas 27,263.10 km2, secara administratif terbagi atas 20 Kecamatan, 193 Desa dan 44 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 765.284 jiwa. Berdasarkan kondisi geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata, maka kondisi pembangunan pun masih belum maksimal.
Oleh sebab itu, ada strategi khusus dalam percepatan pembangunan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran Pemerintah Desa, dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD).
Alokasi dana ini diberikan dalam bentuk program Rp 50 Juta per RT yang dapat dipergunakan untuk belanja infratsruktur layanan dasar, seperti penyediaan energi listrik pedesaan, penguatan operasional posyandu, dan bantuan lain yang bersifat prioritas daerah.
“Implikasi dari kebijakan ini adalah alokasi transfer ke desa yang meningkat 44 persen dari tahun 2022. Kami pun bangga, banyak Kabupaten Kota lain belajar BKKD Rp 50 Juta per RT ini ke Kukar,” ujar Edi Damansyah.
Strategi kedua ialah, menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada pemerintah kecamatan. Pelimpahan kewenangan ini diiringi dengan alokasi dana kepada kecamatan dan kelurahan. Sehingga Camat pun memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yang bersifat sederhana dan dapat dilaksanakan secara berkala pada tingkat kecamatan.
“Kedua strategi ini sekarang telah berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara, yang terus diiringi dengan proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan agar lebih efektif,” terangnya.
Menurut Edi Damansyah, kedua strategi tersebut berdampak pada kebijakan makro. Ini terlihat dari peningkatan nilai Indeks Desa Membangun di Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sebesar 0,77 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 0,74, dengan jumlah desa berstatus Mandiri 76 Desa, Maju 69 Desa, Berkembang 48, dan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
“Kami berharap kehadiran Komisi III DPR RI ini, memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kami di daerah. Sekaligus sebagai kepanjangan lidah dalam menyampaikan harapan dan aspirasi warga Kutai Kartanegara,” harapnya. (*/Adv/INA)
Discussion about this post