Kutai Kartanegara, Borneoupdate.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Realisasi APBD dan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
Hadir mendampingi Pj Gubernur, Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan jajaran pejabat teras Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, serta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup provinsi juga hadir dalam rapat pimpinan yang diselenggarakan di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Senin (05/02/2024) pagi.
Dalam rapat tersebut, disampaikan Laporan Realisasi APBD tahun 2023. Dimana realisasi keuangan dan realisasi fisik tahun anggaran 2023 mencapai 92.40, atau meningkat sebanyak 8.66% dari tahun 2022. Kemudian, tingkat penyerapan anggaran PD tahun 2023 pun memunculkan tren yang cukup baik dengan total 17 PD dengan penyerapan diatas 95% dan 26 PD pun berhasil menyerap anggaran di angka 85-94.99%, serta diikuti 2 (dua) PD yang menyerap anggaran dibawah 74.99% atau diatas 72%.
Menyikapi laporan tersebut, Pj Gubernur memberikan pesan kepada PD untuk melakukan review dan revisi anggaran secara realistis dengan mempertimbangkan hambatan baik dari sisi sistem maupun ketersediaan sumber daya.
“Harus lebih realistis, kuncinya di perencanaan agar lebih tepat lagi. Agar kita bisa lebih baik lagi melangkah di tahun berikutnya,” tandas Akmal.
Pria asal Minang itu pun menekankan agar Kamus usulan program dan kegiatan untuk penganggaran agar konsisten diterapkan.
Selain itu,Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta memperbaiki tata kelolanya dengan melibatkan Inspektorat sebagai pengawas, guna mengawal proses bisnis yang terjadi.
“Hal ini semata agar BUMD pun dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), demikian juga agar antar BUMD yang ada dapat berkolaborasi dan saling menguatkan” imbuhnya.
Adapun penyampaian laporan evaluasi lainnya yang juga menjadi pokok bahasan pada agenda ini yaitu Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa 2023 dan 2024, Realisasi Bantuan Keuangan dan FCPF-CF, Pekerjaan yang tidak selesai 2023 beserta catatan penting, Realisasi Pendapatan APBD 2024, Realisasi APBD 2024, dan Rencana Anggaran Kas 2024. Isu lain yang tak kalah penting yakni Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrem dan pengangguran. Tahapan dan substansi Rancangan Awal RKPD 2025, Persiapan Pemilu di Kaltim, hingga berbagai kegiatan nasional di tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Bumi Etam. (*/diskominfokaltim)
Discussion about this post