DPRD SUARAKAN JALAN LAWE-LAWE

PPU, Borneoupdate.com – Keberadaan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan primer di tiap daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Di mana daerah ini bakal menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Maka pemerintah setempat perlu memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran. Baik berupa pembukaan jalan maupun perbaikan.

Secara khusus anggota DPRD Kabupaten PPU, Jhon Kenedi menyebut Kelurahan Lawe-lawe. Dirinya menganggap pemerintah setempat masih kurang memperhatikan infrastruktur jalan di sana. Padahal secara lokasi tidak berjauhan dengan pusat pemerintah PPU di Kecamatan Penajam.

Untuk itu, lanjutnya, instansi terkait membuat program prioritas terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Lawe-lawe. Mengingat kondisinya cukup memprihatikan. Karena ada bagian dari jalan lingkungan yang sama sekali belum tersentuh. Meski ramai dijadikan jalur lintas warga.

“Kami menganggap pembangunan belum merata. Kan kelurahan ini masih dalam Kecamatan Penajam. Tapi belum tersentuh pembangunan. Khususnya infrastruktur jalan. Kita lihat ke dalam, kondisi jalannya masih berlapis tanah. Karena itu, kami meminta kepada kepala daerah untuk memprioritaskan pembangunan di Kelurahan Lawe-Lawe,” ujarnya, Selasa (26/03).

Menurut Jhon, sejumlah fraksi di DPRD juga sempat memberikan usulan atas perbaikan infrastruktur jalan. Salah satunya Fraksi Demokrat yang telah menyampaikan usulan melalui pandangannya. Hal ini sebagai respon atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati PPU Tahun Anggaran 2023.

“Kami sudah memberikan masukan dalam pandangan fraksi beberapa waktu lalu. Karena kami ini kan mitranya pemerintah. Jadi memberikan sorotan ats kondisi jalan di Kelurahan Lawe-Lawe. Posisinya dekat dengan pusat perkantoran Pemkab PPU tapi infrastruktur jalannya memprihatinkan,” tuturnya lagi.

Jhon juga meminta, Penjabat (Pj) Bupati PPU bersedia menyetujui alokasi anggaran peningkatan infrastruktur jalan di Kelurahan Lawe-Lawe. Khususnya melalui alokasi anggaran di tahun ini. Sehingga masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan menjelang kepindahan IKN ke Kaltim.

“Kami dari wakil tentu harus berpihak pada rakyat. Silahkan pemerintah cek kondisi lapangan. Kalau perlu Pj bupati yang mampir ke sana. Agar bisa melihat langsung bagaimana kondisi jalan di sana hanya berlapis tanah,” tambahnya. (MAN/Adv)