Borneoupdate.com-Balikpapan
Guna mempercepat pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya melakukan berbagai langkah inovasi untuk pembangunan, sehingga terserapnya anggaran pendapatan dan belanja dengan maksimal, serta penguatan di berbagai bidang. Hal itu disampaikan walikota Balikpapan Rizal Effendi dalam rapat paripurna hari ke tiga, dengan agenda penyampaian jawaban walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan perubahan APBD tahun anggaran 2019, yang dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh, Rabu (7/8/2019).
Rizal menambahkan, pihaknya juga berupaya meningkatan perbaikan sistem pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban administrasi terkait dengan PAD, termasuk pula penerbitan Peraturan Walikota nomor 17 tahun 2018 tentang sistem online pajak daerah, sebagai langkah mempercepat pelaksanaan peningkatan PAD khususnya pajak dan retribusi daerah.
“Untuk meningkatkan PAD disisa akhir tahun 2019 ini,berbagai langkah inovasi akan dilakukan termasuk melalui sumber pajak, untuk mewujudkan hal itu Kami akan meningkatkan sinergitas antar satuan pemerintah,baik di tingkat vertikal maupun horizontal,”ujar Rizal
Sementara itu menanggapi saran dari fraksi Golkar dan PDI Perjuangan yang membahas tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Rizal mengakui pihaknya masih belum memaksimalkan pemanfaatan anggaran sehingga terjadi SILPA yang cukupbesar mencapai Rp 291,63 miliar.
“Kami jadikan itu perhatian utama dalam penyusunan perencanaan danpelaksanaan APBD berikytnya agar lebih optimal penyerapan anggarannya,” jelas Rizal yang menjabat sebagai walikota selama dua periode ini.
Pada kesempatan tersebut, Rizal sangat mengapresiasi mayoritas pertanyaan fraksi- fraksi terkait serapan anggaran yang belum maksimal, untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan PAD dimasa mendatang.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini, juga dihadiri sejumlah unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta undangan lainnya.(TS1982/FAD)
Discussion about this post