Samarinda, Borneoupdate.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaksanakan uji coba kuesioner survei implementasi Indeks Core Values ASN BerAKHLAK tahap II di Provinsi Kalimantan Timur.
Core values ASN BerAKHLAK merupakan nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. BerAKHLAK adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Kapus Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional Kementerian PANRB Yanuar Farisa Wismayanti mengatakan Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi nilai dasar ASN yang disebut core values ASN BerAKHLAK tersebut.
Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat implementasi nilai dasar ASN di seluruh instansi pemerintah baik di Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah.
“Pengembangan uji coba tahap kedua dilakukan di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” ungkapnya saat memberikan sambutan pada pembukaan uji coba kuesioner survei implementasi Indeks Core Values ASN BerAKHLAK tahap II di Gedung Korpri, Selasa (9/7).
Diharapkan semua ASN di seluruh instansi pemerintah, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK, dapat ikut berpartisipasi dalam survei ini. “Kami menjamin bahwa setiap informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya,” tegasnya.
Menurutnya, nama ataupun setiap informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dalam laporan survei ini tidak akan dipublikasikan, dan data yang diperoleh dalam survei ini hanya akan digunakan untuk keperluan survei ini.
“Kami harapkan untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner ini dengan sungguh-sungguh,” ujar perwakilan dari Kementerian PANRB. Kegiatan hari ini diikuti oleh 55 ASN dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur, Kementerian Agama, dan Pengadilan Negeri. (*)
Discussion about this post