Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan memilih investigasi mandiri dalam menangani BBM kotor di kota minyak. Meski pihak Pertamina sudah melakukan pemeriksaan awal di lapangan. Hal itu sebagai upaya transparansi dan akurasi data yang berimbang dari pihak dewan selaku perwakilan masyarakat.
Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menyebut pihaknya sudah menyiapkan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kualitas BBM yang menurun dan menyebabkan kerusakan kendaraan. Ia juga mengapresiasi pihak Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan investigasi awal. Namun Komisi II tetap merasa perlu melakukan penyelidikan mandiri demi memastikan transparansi dan akurasi data di lapangan.
“Kami ingin kualitas BBM yang diterima masyarakat benar-benar sesuai standar. Makanya kami akan bekerja sama dengan laboratorium independen agar hasilnya objektif dan tidak bias. Ini kan menyangkut hajat orang banyak,” ujarnya, Rabu (09/04).
Selain itu, lanjut Fauzi, pihak DPRD bakal melibatkan sejumlah bengkel besar seperti Auto 2000. Karena ada laporan dari pelanggan yang kendaraannya mengalami masalah mogok setelah pengisian BBM. Laporan tersebut muncul sejak akhir Maret lalu dan langsung mendapat perhatian dari DPRD.
“Kami menerima informasi bahwa ada keluhan di beberapa bengkel besar, termasuk Auto 2000, terkait kendaraan yang brebet setelah pengisian BBM. Kami perlu lakukan pengecekan kepada pihak bengkel dan juga dari Pertamina Patra Niaga,” lanjutnya.
Pertamina, tutur Fauzi, memang sudah melakukan pengecekan dan menyebut distribusi BBM dari kilang hingga ke SPBU masih sesuai standar. Namun, pihak DPRD belum mendapatkan kejelasan dari potensi kontaminasi yang mungkin saja terjadi. Khususnya dalam proses distribusi dan kemungkinan lainnya dari sisi tangki penyimpanan di SPBU.
“Kami sudah minta data lengkap terkait tangki timbun di SPBU. Mulai dari masa berlaku dan kondisi fisiknya. Beberapa tangki ada yang berusia hampir 40 tahun, dan itu patut menjadi perhatian. Itu apa masih layak dipakai jadi tempat penyimpanan atau tidak,” tuturnya lagi.
Menurut Fauzi, Komisi II berencana melibatkan laboratorium independen guna melakukan uji sampel BBM. Langkah ini sebagai bentuk pengawasan nyata dari legislatif agar tidak hanya bergantung pada laporan internal pihak penyedia BBM. Apalagi DPRD tidak akan tinggal diam menghadapi potensi penurunan kualitas BBM. Ia mengingatkan BBM berkualitas buruk bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi. Tapi juga bisa membahayakan keselamatan pengendara.
Discussion about this post