Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para anggota dewan menyoroti pentingnya penerapan prinsip transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa mengatakan pihaknya akan terus mengawasi seluruh proses agar tidak menyisakan celah kecurangan atau ketidakadilan. Ia juga meminta Dinas Pendidikan menyampaikan seluruh data teknis dan kebijakan terbaru kepada publik secara terbuka.
“Kami ingin memastikan semua orang tua dan siswa mendapatkan informasi yang jelas dan akses yang sama terhadap proses SPMB ini. Transparansi bukan hanya soal sistem daring, tapi juga soal komunikasi publik yang terbuka dan akurat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, lanjut Taqwa, Dinas Pendidikan menjelaskan berbagai langkah persiapan. Mulai dari kesiapan platform digital hingga pembaruan kebijakan zonasi dan afirmasi. Taqwa merespons positif paparan tersebut, namun ia tetap menekankan perlunya pengawasan intensif di lapangan agar implementasi berjalan sesuai rencana.
“Kami melihat pemerintah sudah melakukan persiapan administratif dengan cukup matang. Tapi realitas di lapangan seringkali berbeda. Oleh karena itu, kami mendorong pengawasan gabungan bersama DPRD, komite sekolah dan masyarakat,” jelasnya.
Taqwa juga menyoroti pentingnya sistem zonasi yang adil dan tidak merugikan siswa dari kawasan padat penduduk. Menurutnya, kebijakan zonasi harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kepadatan sekolah di masing-masing wilayah.
Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Pendidikan memastikan kesiapan infrastruktur digital dan server aplikasi agar proses pendaftaran online tidak terganggu. Mengingat pelaksanaan SPMB sebelumnya kerap mengalami kendala teknis. Pihak DPRD menyarankan adanya uji coba sistem secara menyeluruh sebelum hari pelaksanaan.
“Jangan sampai sistem zonasi justru menghalangi anak-anak Balikpapan mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena alamat rumahnya. Kami juga tidak ingin lagi mendengar keluhan orang tua soal situs yang tidak bisa diakses atau data yang tiba-tiba hilang,” tuturnya lagi.
Taqwa menambahkan RDP ini menjadi langkah awal DPRD dalam memastikan SPMB 2025 berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. DPRD berharap proses penerimaan siswa tahun ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan di Kota Balikpapan. (SAN)
Discussion about this post