Kisah runtuhnya industri baja Inggris dan kontroversi akuisisi U.S. Steel oleh Jepang membuka mata dunia tentang satu kenyataan: baja bukan sekadar komoditas industri, melainkan fondasi dan instrumen kedaulatan negara. Inggris, yang sejak era Thatcher menghapus peran negara dalam industri baja, kini harus menalangi krisis yang melanda Tata Steel UK dan British Steel melalui subsidi dan intervensi darurat. Negara yang dulu menjadi pionir dan kampiun industri baja pada era industrialisasi abad ke-19 dan awal abad ke-20, justru kini industri bajanya berada dalam kondisi kritis dan terjebak dalam ketergantungan terhadap produsen asing.

Berbeda dengan Inggris, Amerika Serikat
mempertahankan kendali atas sektor baja melalui mekanisme yang lebih sistematis. Saat Nippon Steel
hendak mengakuisisi U.S. Steel pada akhir
2023, pemerintah AS melakukan evaluasi dampak akuisisi terhadap kepentingan
strategis dan keamanan nasional melalui Committee on Foreign Investment in the
United States (CFIUS).

Setelah
melalui kajian, pemerintah AS menyetujui akuisisi dengan syarat pemberian
golden share, yang memberikan hak veto negara atas keputusan strategis.
Pendekatan ini menegaskan bahwa sektor baja tidak hanya masalah bisnis,
tetapi bagian dari kepentingan dan strategi negara.

Indonesia memang tidak
memiliki lembaga seperti CFIUS di AS. Namun Indonesia kini memiliki instrumen
yang tak kalah penting, yang dapat menjembatani peran negara dalam melindungi kepentingan strategis dan kedaulatan ekonomi nasional: Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebagai pengelola
aset dan investasi strategis lintas sektor, Danantara memikul mandat besar untuk memperkuat hilirisasi, membangun daya saing industri,
dan menciptakan kemandirian
ekonomi. Tetapi hingga kini, sektor baja belum disebut secara eksplisit sebagai
prioritas investasinya—padahal industri ini memegang peran yang sangat sentral
dalam pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan pengalaman Inggris dan Amerika Serikat,
serta mempertimbangkan peran
industri baja sebagai the mother of all industries, kehadiran negara dalam
sektor ini menjadi keniscayaan. Danantara, sebagai entitas strategis baru yang
dirancang untuk menyeimbangkan kekuatan pasar dengan kepentingan nasional, tidak
boleh absen dalam membangun kembali industri baja Indonesia. Inilah saatnya
Danantara mengambil peran.

Sejarah BUMN Baja di Berbagai
Negara

Sejarah industrialisasi dunia menunjukkan bahwa kehadiran negara dalam industri baja merupakan strategi
penting dalam membangun kekuatan industri nasional. Dari Inggris hingga Jepang,
dari India hingga Tiongkok, hampir semua negara yang berhasil
membangun basis industrinya pernah—dan dalam
banyak kasus masih—memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor baja. Dalam fase awal industrialisasi, negara hampir selalu hadir
sebagai arsitek utama pembangunan kapasitas
baja, karena sektor ini menyangkut banyak kepentingan sekaligus: pembangunan infrastruktur, penguatan manufaktur, stabilitas energi, hingga ketahanan militer.

Di
Tiongkok, peran BUMN dalam industri baja tidak hanya besar, tetapi juga
menentukan. Beberapa di antaranya
bahkan menempati posisi teratas dalam daftar produsen
baja terbesar

dunia. Sebanyak 13
BUMN masuk dalam daftar 50 produsen baja global—termasuk Baowu, Ansteel, dan
HBIS. Perusahaan-perusahaan tersebut berfungsi sebagai instrumen negara untuk
mengarahkan konsolidasi industri,
mendominasi ekspor, dan menjaga stabilitas harga domestik. Dalam
sistem industri baja Tiongkok, negara bukan sekadar regulator, melainkan aktor
utama yang menentukan arah dan kebijakan industri.

India menunjukkan pola yang tidak jauh
berbeda. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini membangun kapasitas
industrinya melalui BUMN seperti Steel Authority of India Limited (SAIL) dan
Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL). Meskipun peran swasta terus tumbuh, BUMN tetap menjadi fondasi
penting dalam penyediaan baja untuk proyek-proyek strategis dan
pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah India secara konsisten
mempertahankan peran negara melalui kepemilikan saham mayoritas, dukungan
investasi, dan kebijakan protektif.

Bahkan dalam visi jangka
panjangnya, India menargetkan peningkatan kapasitas baja nasional
hingga 500 juta ton per tahun pada 2050, dengan BUMN tetap menjadi bagian dari
tulang punggung industrinya.

Pentingnya peran BUMN dalam
pembangunan industri juga tercermin dari pengalaman berbagai negara maju. Meskipun sebagian
telah diprivatisasi, banyak di antaranya memulai pengembangan industrinya
melalui kepemilikan negara di sektor baja. Jepang mendirikan Japan Iron and
Steel Co. pada 1950-an untuk menopang rekonstruksi pascaperang. Korea Selatan
mendirikan POSCO sebagai BUMN penuh pada 1968, yang kemudian menjadi jantung
industrialisasi Korea. Inggris pernah memiliki British Steel Corporation yang
terbentuk melalui nasionalisasi industri baja pada 1967, sebelum akhirnya
diprivatisasi di era Thatcher. Jerman
dan Prancis memiliki sejarah serupa, di mana negara hadir penuh saat
membangun kapasitas industri dasar, dan baru mundur ketika kemandirian pasokan
telah dicapai.

Berbeda dengan
negara maju lainnya, Amerika Serikat tidak memiliki BUMN di sektor baja. Namun,
sepanjang sejarah industrialisasinya, peran negara tetap sangat besar melalui
regulasi dan kebijakan strategis. Lewat tarif impor, subsidi, dan lembaga
seperti Committee on Foreign Investment in the United States
(CFIUS), pemerintah AS secara aktif menjaga industri
baja dari pengaruh asing yang
dianggap membahayakan kepentingan nasional. Akuisisi U.S. Steel oleh Nippon
Steel, yang sempat mendapat penolakan di era Presiden Biden dan kemudian
disetujui oleh Presiden Trump dengan syarat pemberian golden share, menjadi
contoh mutakhir bahwa negara tetap menjadi pengendali terakhir dalam sektor
yang dianggap vital.

Pengalaman berbagai negara dalam melakukan
pengembangan industri menunjukkan satu pola yang konsisten: kehadiran negara
dalam industri baja merupakan prasyarat penting bagi pembangunan basis
industri nasional yang tangguh. Negara
selalu hadir sebagai
pengendali, baik melalui
kepemilikan langsung seperti BUMN, maupun melalui regulasi strategis. Lebih
penting lagi, negara tidak seharusnya keluar dari sektor industri vital ini,
bahkan setelah mencapai status industri maju. Sebab
baja bukan hanya soal produksi, tetapi tentang kendali
atas kepentingan dan kedaulatan nasional.

Nilai Strategis Industri Baja

Dalam setiap tahap pembangunan ekonomi nasional, industri
baja selalu menempati
posisi yang fundamental. Baja
bukan hanya bahan baku—ia merupakan syarat dasar bagi berdirinya infrastruktur, tumbuhnya
industri manufaktur, berkembangnya sektor energi, serta berfungsinya
sistem pertahanan. Dengan cakupan peran strategis yang sedemikian luas, tidak
berlebihan bila baja disebut sebagai the mother of all industries.

Karakter baja
sebagai enabling industry menjadikannya
tidak tergantikan. Hampir seluruh proyek strategis negara—dari jalan tol, rel
kereta, jembatan, pelabuhan, hingga pembangkit listrik dan fasilitas
militer—bertumpu pada pasokan baja yang andal. Bahkan sektor-sektor prioritas pemerintah seperti transisi energi,
kendaraan listrik, dan pemrosesan mineral
strategis pun tidak mungkin berlangsung tanpa basis pasokan baja
nasional yang kuat.

Selain berperan
sangat penting bagi pertumbuhan industri lainnya, industri baja juga memiliki
nilai ekonomi yang besar dan strategis. Laporan Oxford Economics (2019)
mencatat bahwa setiap satu dolar
nilai tambah dari sektor baja dapat mendorong penciptaan nilai ekonomi
sebesar USD 2,50 di sektor
lain. Setiap dua pekerja di industri baja mendukung 13 pekerjaan tambahan di
sektor hulu dan hilirnya, menjadikan total sekitar 40 juta pekerja dalam rantai
pasok global yang bergantung pada industri ini. Bahkan jika dihitung dengan
pendekatan luas (broad measure), kontribusi industri baja mencapai USD 8,2 triliun atau setara 10,7% dari PDB
global, serta menopang hingga 259 juta lapangan kerja di seluruh dunia.

Bagi Indonesia, dampak
ekonomi dari penguatan industri baja sangatlah
signifikan. Peningkatan
kapasitas industri baja menjadi 100
juta ton per tahun pada 2045—sesuai visi Indonesia Emas— diperkirakan akan menciptakan dampak ekonomi senilai
Rp 6.020 triliun,
serta membuka hingga 12 juta lapangan kerja.

Selain dampak ekonomi yang sangat besar,
nilai strategis industri baja juga terletak pada perannya dalam pertahanan dan kedaulatan nasional.
Di banyak negara,
baja diposisikan sebagai elemen vital dalam sistem
pertahanan dan ketahanan. Kemandirian militer, logistik saat krisis, dan
kemampuan tanggap darurat pada bencana semuanya bergantung pada pasokan baja
dalam negeri yang dapat diandalkan. Karena itu, banyak pemerintahan—termasuk di
negara-negara maju—tetap mempertahankan kontrol atas sektor ini, baik melalui
BUMN maupun lewat kebijakan protektif dan mekanisme screening investasi
strategis.

Bagi Indonesia,
urgensi ini semakin jelas. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kapasitas
baja nasional harus ditingkatkan dari sekitar 15 juta ton menjadi lebih
dari 100 juta ton per tahun.
Upaya ini membutuhkan investasi lebih dari USD 100 miliar serta strategi jangka
panjang yang menjamin kepemilikan domestik, efisiensi rantai pasok, dan
keberlanjutan industri. Danantara, sebagai instrumen baru negara dalam
pengelolaan investasi strategis, perlu menempatkan industri baja sebagai salah satu sektor prioritas. Tanpa
keterlibatan aktif Danantara, transformasi struktural menuju kemandirian
industri akan sulit terwujud.

Perkembangan KS sebagai BUMN Baja dan Tantangan yang Dihadapi

PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1970 sebagai wujud nyata
kehadiran negara dalam membangun fondasi industrialisasi nasional. Di tengah situasi
pasca-konfrontasi

dan awal pembangunan Orde Baru, Krakatau
Steel hadir sebagai
simbol kemandirian ekonomi Indonesia. Sebagai satu-satunya
produsen baja terintegrasi milik negara, perusahaan ini memasok kebutuhan dalam
negeri untuk pembangunan infrastruktur, manufaktur, transportasi dan pertahanan
nasional.

Selama lebih dari
lima dekade, Krakatau Steel terus bertahan di tengah berbagai tekanan
struktural yang kompleks—mulai dari keterbatasan bahan
baku domestik, kenaikan
harga energi, serbuan baja impor murah,
hingga berbagai praktik
perdagangan curang. Salah satu akar masalah
utama dari kondisi ini adalah kelebihan kapasitas global dan praktik subsidi
besar-besaran di negara produsen seperti Tiongkok, yang membuat produk baja
asing masuk ke pasar domestik dengan harga di bawah struktur biaya produsen
dalam negeri.

Tantangan
struktural yang dihadapi Krakatau Steel tidak dapat diatasi hanya melalui
pendekatan korporat. Sebagai BUMN yang mengemban mandat strategis, Krakatau
Steel memerlukan dukungan kebijakan industri
yang terintegrasi—termasuk perlindungan dari praktik perdagangan curang, jaminan pasar melalui
belanja pemerintah, akses terhadap bahan baku, kemitraan bisnis, pembiayaan
modal kerja kompetitif, serta pendanaan untuk pengembangan kapasitas dan daya
saing. Tanpa dukungan tersebut, posisi Krakatau Steel akan terus rentan dalam
menghadapi persaingan global yang tidak seimbang.

Dalam menjawab
tantangan struktural yang dihadapi Krakatau Steel selaku BUMN, kehadiran
Danantara membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai
pengelola investasi negara yang memiliki mandat untuk memperkuat sektor
strategis, Danantara dapat mengambil peran signifikan dalam mendorong modernisasi dan ekspansi Krakatau
Steel. Melalui skema investasi
strategis, penguatan struktur permodalan, serta fasilitasi integrasi
hulu-hilir— mulai dari penguasaan sumber daya bahan baku hingga pengembangan
produk bernilai tambah—Danantara
berpotensi menjadi mitra transformatif bagi Krakatau Steel.

Peran Danantara
akan menjadi semakin penting mengingat target pembangunan industri baja
nasional mencapai 100 juta ton pada 2045. Mustahil membangun kapasitas sebesar
itu hanya mengandalkan mekanisme pasar bebas atau investasi swasta asing.
Diperlukan aktor nasional yang memiliki ketahanan jangka panjang, otoritas
strategis, dan dukungan negara untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang tidak selalu menarik secara
komersial dalam jangka pendek, tetapi krusial bagi
kedaulatan industri jangka panjang. Krakatau Steel adalah kandidat utama untuk
memainkan peran tersebut—namun hanya jika didukung secara sistematis, termasuk melalui kehadiran aktif
Danantara.

Mandat Baru Danantara
untuk Kemandirian Industri
Baja

Jika Indonesia
ingin mewujudkan visi sebagai negara
industri maju pada 2045, maka kehadiran
negara di sektor-sektor strategis seperti baja tidak terhindarkan. Negara tidak
cukup hanya menjadi regulator atau pemberi insentif. Negara harus tampil
sebagai aktor utama yang mengarahkan, mengendalikan, dan menjamin keberlanjutan
pembangunan industrinya. Dalam konteks saat ini, instrumen kelembagaan yang
dapat menjalankan fungsi itu adalah Danantara.

Langkah pertama
yang perlu dilakukan adalah memasukkan industri baja secara eksplisit ke dalam daftar
sektor prioritas investasi Danantara. Hingga kini, belum ada indikasi bahwa sektor
baja termasuk dalam portofolio strategis yang difasilitasi oleh alokasi modal
negara, meskipun urgensinya sebanding dengan sektor lain seperti energi baru,
hilirisasi mineral, atau digitalisasi industri. Tanpa intervensi khusus,
kendali negara atas industri baja tidak akan pernah terwujud.

Langkah kedua,
Danantara harus memandang investasi di industri baja bukan semata sebagai
alokasi modal, melainkan sebagai instrumen rekayasa struktur industri nasional. Artinya, investasi tidak hanya diarahkan untuk ekspansi kapasitas, tetapi juga untuk membangun integrasi rantai pasok, penguasaan sumber
daya bahan baku, adopsi teknologi hijau, serta peningkatan posisi Indonesia dalam rantai nilai
global. Pendekatan ini membutuhkan konsolidasi lintas sektor dan
sinergi antar-BUMN yang hanya dapat difasilitasi oleh entitas strategis seperti
Danantara.

Langkah ketiga, pembangunan kapasitas baja
nasional hingga 100 juta ton pada 2045 memerlukan investasi sekitar USD 100
miliar—angka yang jauh melampaui kapasitas pembiayaan negara melalui APBN maupun kemampuan swasta nasional.
Dalam konteks ini, Danantara memiliki peran vital sebagai agregator pembiayaan
jangka panjang sekaligus katalis kemitraan strategis. Dengan dukungan kelembagaan dan kepastian arah investasi, BUMN seperti
Krakatau Steel dapat menjalankan ekspansi dan transformasi industri secara
lebih terencana dan berkelanjutan.

Langkah keempat,
dibutuhkan kerangka kebijakan yang mendukung peran strategis BUMN dalam
pembangunan industri jangka panjang. Ini mencakup penataan belanja pemerintah
agar menyerap baja domestik secara konsisten, kebijakan yang mendorong kolaborasi
antar-BUMN dalam rantai pasok, penyediaan modal kerja dengan
biaya bersaing, serta dukungan teknologi— khususnya untuk transisi menuju
green steel. Pemerintah juga perlu
menyiapkan insentif dan perlindungan agar pelaku industri nasional dapat
bersaing untuk mempertahankan pasar domestik
sekaligus bersaing di pasar global.
Tanpa kerangka kebijakan
yang berpihak, investasi strategis tidak akan berjalan
optimal.

Langkah kelima,
agar Danantara dapat menjalankan mandatnya secara efektif, diperlukan tata
kelola investasi yang berpihak pada kepentingan nasional.
Investasi tidak boleh didorong semata- mata oleh logika imbal hasil
jangka pendek, tetapi harus mengikuti kriteria strategis yang mempertimbangkan dampak
ekonomi, penguatan basis
industri, serta kepentingan dan ketahanan
nasional. Dalam kerangka ini, industri baja memenuhi seluruh kriteria tersebut.

Visi Indonesia Emas telah ditetapkan dan
menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia. Yang
dibutuhkan kini adalah keberanian untuk mengubah visi menjadi strategi,
dan strategi menjadi aksi. Danantara hadir di tengah
momentum ini sebagai aktor baru yang dapat menjembatani kepentingan negara
dan logika pasar.
Namun dalam sektor baja—sektor yang menjadi fondasi dari seluruh
industrialisasi—Danantara tidak boleh datang terlambat. Sebab jika fondasi
industrinya rapuh, maka bangunan besar bernama Indonesia Emas hanya akan menjadi angan. (*)

Artikel ini juga tayang di VRITIMES