Samarinda, Borneoupdate.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menekankan pentingnya keselarasan program antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menilai sinergi antar wilayah mutlak diperlukan agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat pembahasan bersama Bappeda Kaltim, Syarifatul menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program unggulan Pemprov. Namun pihak DPRD meminta penyesuaian teknis agar pelaksanaan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lokal.
“Kami mengapresiasi program Gratispol dan Jospol yang dicanangkan Pemprov, tetapi perlu sinkronisasi agar tidak terjadi duplikasi. Banyak daerah sudah lebih dulu menggratiskan BPJS dan membiayai pendidikan. Jadi, kita harus pastikan tidak ada pemborosan anggaran,” ujarnya, Kamis (19/06).
Syarifatul mengatakan dokumen RPJMD yang dipaparkan Bappeda Kaltim mencakup isu strategis seperti ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas SDM, proyeksi ekonomi lima tahun ke depan, hingga estimasi pendapatan daerah. Namun, menurut DPRD, eksekusi setiap program harus berbasis data dan disesuaikan dengan kondisi kabupaten/kota.
“Kalau program pusat dan daerah saling tabrakan, ujungnya masyarakat yang dirugikan. Tidak semua wilayah punya masalah yang sama. Karena itu, Pemprov harus buka ruang dialog yang intensif dengan daerah,” jelasnya.
Menurut Syarifatul pansus akan terus mengawal proses penyusunan RPJMD agar mampu menjawab tantangan pembangunan secara konkret. DPRD tidak ingin RPJMD hanya menjadi dokumen normatif yang tak berbanding lurus dengan realita di lapangan. Karena itu perlu sekali koordinasi dengan pemerintah daerah terhadap program baru.
“Kami ingin RPJMD ini bersifat implementatif, bukan sekadar deretan program di atas kertas. Semua perencanaan harus berbasis capaian, bukan sekadar harapan. Ini momentum penting bagi Kaltim. Kita harus pastikan semua program bergerak satu arah dan satu visi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, lanjut Syarifatul, pihaknya menyoroti pentingnya kehadiran data akurat dalam menyusun proyeksi dan skenario pembangunan. Termasuk penghitungan kebutuhan anggaran untuk pembiayaan pendidikan gratis dari SMA hingga S3, penyediaan Wi-Fi gratis dan bantuan sosial untuk kelompok rentan seperti marbot masjid.
“Program ini sangat mulia, tapi jika tidak disertai perhitungan yang cermat, bisa membebani APBD. Kita ingin bantu masyarakat, tapi jangan sampai pembangunan tersendat karena perencanaan keuangan tidak matang,” tambahnya. (Adv/MAN)
Discussion about this post