Samarinda, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim memperluas program insentif bagi guru swasta. Khususnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keadilan pendidikan yang menyeluruh, dimulai dari pemenuhan kesejahteraan seluruh guru tanpa diskriminasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah yang telah menggulirkan insentif bulanan sebesar Rp 500 ribu kepada guru swasta. Karena kebijakan tersebut merupakan pijakan awal yang sangat penting dalam memperkuat kualitas pendidikan non-negeri.
“Kami menyambut baik langkah Pemprov Kaltim ini. Ini bukan hanya soal tambahan penghasilan, tetapi juga pengakuan terhadap dedikasi guru-guru swasta yang selama ini bekerja dalam diam, tanpa jaminan kesejahteraan yang layak,” ujarnya, Rabu (25/06).
Untuk itu, lanjut Salehuddin, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas tanpa memandang status lembaga pendidikan tempat mereka mengajar. Apalagi, di tengah terus meningkatnya harga kebutuhan pokok, perhatian kepada guru swasta menjadi sangat mendesak.
“Ketika harga bahan pokok terus naik, kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap kondisi guru swasta. Mereka adalah pilar penting dalam pendidikan, sama halnya dengan guru negeri. Maka pemerintah harus perhatikan mereka juga,” lanjutnya.
Menurut Salehuddin DPRD Kaltim juga akan mendorong agar alokasi insentif terus dipertahankan. Kemudian berlanjut dengan perluasan cakupannya. Baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran insentif yang diberikan. Ia menilai langkah ini sejalan dengan visi menciptakan sistem pendidikan yang adil dan inklusif.
“Jadi ini bukan sekadar anggaran, tetapi komitmen moral. Pendidikan yang berkualitas tidak bisa tercapai tanpa guru yang sejahtera. Kan sekolah kita ada yang swasta. Jadi kita perlu berbagi perhatian dengan mereka,” tuturnya lagi.
Salehuddin juga menekankan perlunya regulasi yang lebih rinci agar penyaluran insentif berjalan tepat sasaran dan transparan. DPRD Kaltim siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan program ini efektif dan berkelanjutan.
“Harapan kami kesejahteraan guru swasta semakin nyata. Kami akan terus mengawal program ini. Agar para pendidik jangan juga pada ekonominya sulit,” tambahnya. (Adv/MAN)
Discussion about this post