Balikpapan, Borneoupdate.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni, mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat, lembaga, hingga dunia usaha yang terus menunjukkan komitmen melalui berbagai program konkret. Termasuk dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan semua pihak, terutama perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi lewat program CSR. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong di Balikpapan masih sangat kuat,” ujarnya, Jumat (20/06).
Heria menilai kolaborasi ini menjadi fondasi penting agar status Kota Layak Anak tidak hanya diraih tetapi juga dipertahankan secara berkelanjutan. Menurutnya, membangun kota yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
“Pemkot tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat, organisasi dan dunia usaha membuat program-program perlindungan anak lebih merata dan berdampak luas,” jelasnya.
Heria menyebut beberapa bentuk kontribusi nyata dari perusahaan. Seperti pembangunan taman edukatif, penyediaan fasilitas sanitasi di sekolah hingga pelatihan keterampilan untuk anak-anak marjinal. Ia memastikan DP3AKB akan terus membuka ruang kolaborasi bagi sektor swasta yang ingin berkontribusi lebih besar.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, terutama dalam perencanaan program CSR yang terintegrasi dengan kebutuhan anak-anak di Balikpapan. Sinergi ini akan mempercepat pencapaian indikator-indikator KLA,” paparnya.
Tidak hanya perusahaan, Heria juga mendukung peran komunitas lokal dan forum anak yang terus aktif menyuarakan aspirasi dan kebutuhan anak-anak di lingkungannya. DP3AKB secara berkala menggelar forum diskusi tematik dan pelatihan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Anak-anak punya hak untuk didengar. Karena itu, kami libatkan mereka langsung dalam perencanaan kebijakan, termasuk program yang menyentuh ruang publik, pendidikan, hingga kesehatan,” jelasnya.
Heria menargetkan seluruh kecamatan di Balikpapan memiliki minimal satu program unggulan yang mendukung hak anak. Baik melalui APBD maupun kolaborasi pihak ketiga. Ia berharap model gotong royong ini dapat menjadi inspirasi kota lain dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang kuat.
“Kota Layak Anak bukan sekadar label, tapi komitmen nyata seluruh elemen kota. Selama kita solid, status KLA bukan hanya bisa kita raih, tapi juga kita pertahankan,” tambahnya. (Adv/SUS)
Discussion about this post