Samarinda, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengajak masyarakat di wilayah pedalaman seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu untuk aktif menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif. Upaya ini bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, terutama dalam penyediaan fasilitas umum yang layak dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, mengatakan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Ia mendorong warga untuk tidak ragu menyuarakan usulan, baik melalui forum resmi pemerintahan desa, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), maupun saat anggota legislatif melakukan kunjungan kerja ke daerah.
“Kami butuh suara masyarakat, terutama dari daerah yang selama ini masih sulit dijangkau. Tanpa masukan langsung dari warga, sulit bagi kami merancang kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya, Senin (07/07).
Yonavia mengakui tantangan geografis menjadi salah satu penghambat utama dalam proses penyusunan program pembangunan di daerah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Akses jalan yang terbatas, jaringan komunikasi yang belum merata, serta minimnya infrastruktur dasar masih menjadi masalah klasik yang belum sepenuhnya teratasi.
Pihak DPRD Kaltim, lanjut Yonavia, terus mendorong pemerintah provinsi agar memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota. Terutama dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, air bersih dan listrik.
“Jika masyarakat menyampaikan kebutuhan secara jelas dan terorganisir, kami bisa memperjuangkannya melalui mekanisme anggaran. Semua aspirasi harus berangkat dari bawah. Tinggal lagi penyesuaian kemampuan anggaran,” jelasnya.
Yonavia juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga bukan sekadar menyampaikan keluhan. Tetapi juga mengawasi pelaksanaan program agar tidak melenceng dari tujuan awal. Selain itu, ia mengimbau generasi muda di wilayah pedalaman untuk turut berperan aktif, baik melalui forum pemuda, kelompok karang taruna, maupun komunitas lokal.
“Transparansi dan akuntabilitas hanya bisa berjalan jika masyarakat ikut memantau dan memberi masukan. DPRD membuka ruang selebar-lebarnya untuk itu. Mereka adalah agen perubahan yang bisa membawa suara kampungnya ke tingkat provinsi. Jangan diam,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post