Samarinda, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah provinsi agar mengalokasikan bantuan keuangan khusus bagi sekolah swasta. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban pembiayaan uang gedung yang selama ini dibebankan kepada siswa. Khususnya dari kalangan keluarga sederhana.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba menilai selama ini kebijakan pendidikan terlalu terpusat pada sekolah negeri. Padahal, sekolah swasta memainkan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh memandang sekolah swasta hanya sebagai pelengkap. Mereka justru hadir dan mengisi kekosongan layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah pinggiran. Karena itu, sekolah swasta wajib diperlakukan sebagai mitra,” ujarnya, Senin (07/07).
Baba mengatakan banyak orang tua terpaksa menyekolahkan anak di sekolah swasta karena daya tampung sekolah negeri terbatas. Namun, beban biaya masuk yang tinggi seperti uang gedung kerap menjadi penghalang bagi masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah. Sementara mereka memerlukan akses layanan pendidikan yang layak.
“Banyak anak tidak bisa lanjut sekolah hanya karena tidak sanggup membayar uang gedung. Ini ironi di tengah janji pemerintah soal pendidikan gratis. Kami ingin agar bantuan keuangan khusus bisa menambal celah ini,” jelasnya.
Komisi IV, lanjut Baba, sudah mengusulkan agar Pemprov Kaltim memasukkan skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk sekolah swasta. BKK tersebut nantinya bisa langsung menyasar pos pembiayaan gedung dan operasional sekolah. Jadi pihak sekolah tidak lagi membebankan seluruhnya kepada peserta didik.
“Jika sekolah swasta dibantu, otomatis biaya ke siswa juga bisa ditekan. Ini bentuk pemerataan dan keadilan dalam dunia pendidikan. Ini jelas lebih mudah dari pada menunggu pembiayaan pembangunan sekolah atau ruang kelas,” tuturnya lagi.
Baba menjamin langkah ini menjadi bentuk keberpihakan pada pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Termasuk penguatan ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada sekolah negeri.
“Pemerintah harus hadir di semua lini, tidak hanya membangun gedung negeri dan mengabaikan realitas di lapangan. Pendidikan adalah hak semua warga negara, dan tugas kita adalah memastikan tidak ada yang tertinggal,” tandasnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post