Samarinda, Borneoupdate.com – DPRD Kalimantan Timur mendorong strategi hilirisasi dalam realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menyebut strategi hilirisasi sebagai pendekatan utama dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kaltim. Ia juga mengingatkan agar dokumen perencanaan ini tidak berhenti sebagai formalitas. Karena itu ia meminta seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk terus mengawal implementasi kebijakan agar tetap sesuai arah.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya tampak dari infrastruktur. Tapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi menjadi kunci agar potensi sumber daya alam kita benar-benar menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah,” ujarnya, Jumat (11/07).
Syarifatul menjelaskan konsep hilirisasi sebagai langkah strategis yakni memaksimalkan sumber daya lokal. Terutama di sektor pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Karena pihaknya meyakini Kaltim mampu mengolah hasil bumi sendiri. Otomatis kondisi itu akan mempercepat pergerakan dan pemerataan ekonomi.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Sudah saatnya kita membangun industri pengolahan di daerah sendiri. Itu akan membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal,” jelasnya.
Menurut Syarifatul RDP selama dua hari ini sudah membahas sinkronisasi program kerja OPD dengan visi-misi Gubernur Kaltim. DPRD mendorong seluruh sektor bergerak dalam satu arah, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta mempercepat capaian target pembangunan. Tinggal proses penyusunan rancangan perda melalui mekanisme sidang paripurna.
“Kami tekankan agar program kerja tiap OPD tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada keterpaduan dan fokus pada dampak jangka panjang. Jadi program pemerintah harus terukur dan berkelanjutan. Karena masyarakat pasti menyoroti,” tuturnya lagi.
Dalam RDP, lanjut Syarifatul, Pansus juga menilai kesiapan program-program unggulan yang tercantum dalam draf RPJMD. Ia menekankan pentingnya pendekatan hilirisasi, integrasi program dan pengawalan legislatif yang ketat. Agar transformasi ekonomi dan sosial Benua Etam berjalan nyata dan berkelanjutan.
“Target kami Ranperda RPJMD 2025-2029 dapat disahkan tepat waktu. Kan itu jadi pedoman kerja Pemerintah Provinsi dalam lima tahun ke depan. RPJMD ini akan menjadi peta jalan pembangunan Kaltim menuju 2030, termasuk dalam mendukung Ibu Kota Nusantara,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post