Samarinda, Borneoupdate.com – DPRD Kalimantan Timur menyoroti serius persoalan keterbatasan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kutai Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyerukan sinergi antar pemerintah sebagai solusi atas lonjakan jumlah pelajar yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kami menerima laporan ratusan siswa di Kutim gagal masuk SMA Negeri. Itu karena daya tampung sangat terbatas. Kalau begitu ini masuk darurat akses pendidikan, bukan sekadar masalah teknis,” ujarnya, Kamis (10/07).
Menurut Agus, situasi tersebut mencerminkan ketimpangan akses pendidikan menengah yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Terutama wilayah kabupaten yang ada di Kaltim. Ia meminta Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota segera menyatukan langkah agar semua anak usia sekolah bisa menikmati layanan pendidikan yang layak.
“Negara wajib menghadirkan fasilitas pendidikan. Pemerintah tidak boleh membiarkan siswa tersingkir hanya karena infrastruktur pendidikan belum merata. Ini sejak lama belum juga terselesaikan persoalan keterbatasan sekolah negeri,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Agus, pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim segera merespons kondisi di Kutim. Salah satunya dengan menyusun anggaran kebutuhan penambahan unit sekolah baru, membangun ruang kelas tambahan dan merekrut guru sesuai kebutuhan lokal. Sementara pihak Komisi IV siap membantu lewat pembahasan program prioritas anggaran.
“Kami sudah mengidentifikasi titik-titik kekurangan. Penambahan sekolah tingkat SMA di tiap kecamatan perlu jadi prioritas. Kan Pemprov Kaltim Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2025. Pergub ini mewajibkan kabupaten/kota turut berpartisipasi,” tuturnya lagi.
Agus juga mendorong pemerintah kabupaten untuk memperkuat perencanaan pendidikan berbasis data. Bahkan perlu ada forum bersama guna menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama antara provinsi dan daerah. Khususnya dalam pemenuhan layanan pendidikan menengah. Ia juga mendorong masyarakat dan sektor swasta ikut ambil bagian.
“Kan kita ada perusahaan skala besar yang beroperasi di Kaltim. Itu harusnya bisa membantu penyediaan fasilitas pendidikan alternatif. Mereka punya program tanggung jawab sosial. Tinggal pemerintah yang sinergi kepada perusahaan,” lanjutnya.
Agus meminta proses eksekusi pemerataan pendidikan di lapangan harus cepat dan terukur. Ia berharap pembangunan sekolah baru tidak terhambat oleh birokrasi atau tarik ulur kewenangan. DPRD Kaltim melihat peluang besar untuk mengejar ketertinggalan akses pendidikan di Kutai Timur dan daerah lainnya. Namun semua pihak harus tetap konsisten hingga target pemerataan pendidikan benar-benar tercapai. (Adv/SAN)
Discussion about this post