Samarinda, Borneoupdate.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan ketimpangan fiskal. Kondisi itu yang selama ini dirasakan oleh daerah penghasil sumber daya alam (SDA), termasuk Kaltim. Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi gubernur penghasil SDA di Balikpapan, Rabu (09/07).
Hasanuddin menilai perlunya keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pusat dengan daerah penghasil. Karena selama ini belum ada hasil konkret atas permintaan tersebut. “Kaltim menyumbang triliunan rupiah ke kas negara setiap tahun dari sektor tambang, hutan dan perkebunan. Tapi apa yang kami terima jauh dari adil. Ini bukan lagi soal dana, tapi soal keadilan,” ujarnya.
Hasanuddin mengatakan daerah penghasil adalah mitra strategis bagi pemerintah pusat dalam membangun negara. Otomatis perlu adanya perhatian lebih atas porsi anggaran pembangunan. Namun yang terjadi saat ini daerah baru tercatat sebagai penyumbang penerimaan negara. Padahal seharusnya juga berhak mendapatkan porsi fiskal yang layak untuk mendukung pembangunan daerah.
Untuk itu, melalui forum yang dihadiri sejumlah gubernur, pejabat kementerian dan pimpinan daerah penghasil SDA, Hasanuddin mendorong agar rakor ini menyuarakan satu kesepakatan. Yakni langkah bersama dalam memperjuangkan revisi skema DBH. Terutama untuk sektor pertambangan dan kehutanan yang selama ini belum berpihak kepada daerah penghasil.
“Kalau pusat terus mengambil tapi tak memberi secara proporsional, daerah penghasil akan stagnan. Infrastruktur rusak, layanan publik terbatas, lingkungan rusak parah. Lalu masyarakat tentu berteriak kepada perwakilan di daerah,” lanjutnya.
Menurut Hasanuddin ketimpangan fiskal menjadi hambatan utama dalam menyukseskan pembangunan di daerah penghasil. Ia menyebutkan banyak kabupaten dan kota di Kaltim yang belum mampu mengembangkan pelayanan dasar. Kondisi itu berasal dari minimnya dana yang kembali dari pusat. Sementara daerah setempat menjadi penerima dampak aktivitas ekstraktif.
“Bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal dampak sosial dan lingkungan. Masyarakat kami menanggung polusi, kerusakan jalan, banjir, bahkan konflik agraria. Tapi dana untuk menanganinya sangat terbatas,” tuturnya lagi.
Di akhir forum, Hasanuddin menyuarakan agar rakor ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diusulkan bersama ke Presiden dan DPR RI. Ia percaya bahwa dengan kekompakan antar daerah penghasil SDA, desakan untuk merevisi kebijakan DBH bisa lebih kuat dan berdampak. (Adv/SAN)
Discussion about this post