Balikpapan, Borneoupdate.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan meminta negara untuk mengambil peran lebih tegas dalam dunia digital. Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prisni, menyatakan negara tidak boleh absen dalam ruang digital sebagaimana kehadirannya di ruang fisik yang nyata dan teratur.
Heria menilai dunia maya saat ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan anak-anak. Otomatis negara wajib mengatur dan mengawasi aktivitas digital. Terutama yang menyangkut keselamatan generasi muda. Ia menyebut banyak platform digital belum menyediakan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi anak dari konten negatif maupun eksploitasi.
“Banyak platform belum memiliki sistem keamanan memadai untuk melindungi anak. Pemerintah harus berani menuntut tanggung jawab dari para penyedia layanan digital. Kami percaya, pencegahan tidak cukup hanya dengan larangan,” ujarnya, Senin (14/07).
Heria menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, perubahan digital berlangsung sangat cepat dan aturan yang kaku hanya akan tertinggal dari inovasi yang muncul tiap saat. Negara, lanjutnya, harus responsif terhadap dinamika ini agar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak Indonesia.
Tak hanya menunggu regulasi, tutur Heria, DP3AKB Kota Balikpapan juga terus bergerak aktif melalui program edukasi digital. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini melibatkan berbagai pihak. Mulai dari keluarga, sekolah hingga komunitas lokal untuk membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya literasi digital yang sehat.
“Kami menyasar keluarga, sekolah, dan komunitas karena mereka merupakan benteng pertama dan terdepan dalam pengawasan anak di dunia digital. Kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan ramah anak,” jelasnya.
Menurut Heria edukasi digital harus diberikan sejak dini. Anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk mengenali bahaya digital dan membedakan informasi yang benar dan menyesatkan. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk mendampingi anak secara aktif, bukan sekadar menyerahkan sepenuhnya pada gawai.
Heria juga menyuarakan pentingnya transparansi dari penyedia layanan digital. Ia mendorong pemerintah pusat agar mewajibkan platform internasional dan lokal untuk membuka sistem keamanan mereka. Hal itu guna memastikan perlindungan pengguna khususnya anak-anak.
“Negara tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas kepada platform yang abai terhadap keselamatan anak. Jika di ruang publik fisik kita punya aturan ketat, maka dunia digital pun harus tunduk pada perlindungan yang sama,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post