Samairnda, Borneoupdate.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Guntur, mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga keberlanjutan program pembangunan di setiap periode kepemimpinan. Ia menekankan, pergantian kepala daerah tidak boleh membuat program sebelumnya berhenti atau terabaikan.
“Kita sering melihat, ketika ada pergantian kepala daerah, banyak program lama dihentikan dan diganti dengan program baru. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Padahal pembangunan harus berkesinambungan,” ujarnya, saat menghadiri acara pisah sambut Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) di Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong, Senin (30/06).
Guntur menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan waktu panjang. Karena itu, setiap kepala daerah harus melanjutkan program yang masih relevan dan memberi manfaat, bukan membatalkannya hanya karena alasan politik.
“Tidak semua program kepala daerah sebelumnya jelek. Kalau program itu baik, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan masyarakat, seharusnya tetap dilanjutkan. Jangan sampai program berhenti lalu kita mulai dari nol lagi,” jelasnya.
Guntur juga menyoroti tantangan pembangunan di Kukar yang semakin kompleks. Menurutnya, keberlanjutan program akan membantu pemerintah daerah lebih fokus menyelesaikan masalah, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kalau setiap pergantian bupati selalu mengubah haluan, maka masalah yang sama tidak pernah selesai. Contoh sederhana, pembangunan jalan yang seharusnya berlanjut justru terhenti. Akibatnya, masyarakat yang menanggung rugi,” lanjutnya.
Selain itu, Guntur menekankan pentingnya konsistensi antara visi daerah dengan provinsi. Menurutnya, penyelarasan program bukan hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga agar pembangunan berjalan searah dengan rencana jangka menengah provinsi maupun nasional.
“Bupati baru harus memahami bahwa Kukar bagian dari Kaltim. Jadi, program daerah harus selaras dengan RPJMD provinsi. Dengan begitu, realisasi pembangunan akan lebih cepat dan terukur,” tuturnya.
Guntur juga meminta seluruh pemangku kepentingan di Kukar mendukung bupati yang baru menjabat. Ia menilai, dukungan kolektif akan memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menjalankan program yang sudah direncanakan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus ikut mendukung. Kalau semua pihak kompak, keberlanjutan program akan lebih mudah diwujudkan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Guntur menegaskan DPRD Kaltim siap mengawal keberlanjutan program pembangunan di kabupaten maupun kota. Menurutnya, fungsi pengawasan dewan tidak hanya pada soal anggaran, tetapi juga pada implementasi program di lapangan. (Adv/SAN)
Discussion about this post