Samarinda, Borneoupdate.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufrie, menyerukan perlunya kolaborasi konkret antara TNI, Polri, DPRD dan pemerintah daerah. Ia menegaskan, kerja sama lintas sektor menjadi kunci menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pembangunan di Benua Etam.
“Forum sinergitas ini jangan hanya sekadar seremonial. Kita harus wujudkan kerja nyata. TNI, Polri, DPRD, dan pemerintah daerah punya peran masing-masing yang saling melengkapi,” ujarnya, Rabu (16/07).
Husin menyebut tantangan pembangunan di Kaltim semakin kompleks. Mulai dari isu keamanan jelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga percepatan pembangunan daerah di kawasan pesisir dan pedalaman. Ia menilai tanpa kolaborasi konkret, semua program akan berjalan parsial dan sulit mencapai hasil maksimal.
“Kita butuh keamanan yang kuat dari TNI-Polri, pengawasan dari DPRD, dan pelaksanaan program dari pemerintah. Semua harus berjalan seimbang. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, maka pembangunan akan pincang,” ucapnya.
Husin juga menekankan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada sinergitas lintas lembaga. Kolaborasi bukan hanya untuk kepentingan birokrasi, tetapi juga demi menjawab kebutuhan nyata warga. “Keamanan warga, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial harus kita kawal bersama. Masyarakat ingin melihat hasil nyata, bukan sekadar janji,” jelasnya.
Dalam forum sinergitas itu, Husin mendorong agar semua pihak menyepakati agenda bersama. Misalnya, percepatan pembangunan jalan di kawasan pesisir, peningkatan keamanan di wilayah rawan konflik, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat di desa.
“Kita harus punya peta jalan bersama. Kalau DPRD mendorong anggaran, pemerintah menjalankan program, dan TNI-Polri menjamin keamanan, maka pembangunan akan lebih cepat terasa,” jelasnya.
Husin juga menambahkan, DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Ia menyebut DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat agar bisa masuk dalam program prioritas daerah. Di mana forum sinergitas merupakan motor penggerak kolaborasi nyata antar lembaga. Bukan sekadar simbol kebersamaan, melainkan wadah untuk melahirkan kebijakan konkret demi keamanan dan kesejahteraan warga Kaltim.
“Peran DPRD bukan hanya menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan bahwa apa yang kita bahas bersama benar-benar berpihak pada rakyat. Sinergi ini jadi instrumen penting untuk menjamin itu,” tambahnya. (Adv/ANA)
Discussion about this post