Samarinda, Borneoupdate.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim yang baru. Ia menyebut kerja sama DPRD dan Kejati menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel dan berkeadilan.
“Kami menyambut baik kehadiran Kepala Kejati yang baru. Sinergi ini bukan hanya soal kelembagaan, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat,” ujarnya, Kamis (17/07).
Ananda menyebut DPRD dan Kejati memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengawal penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Transparansi mutlak diperlukan agar publik benar-benar merasakan manfaat dari setiap program pembangunan.
“Setiap rupiah yang masuk ke kas negara adalah amanah rakyat. Kita harus pastikan penggunaannya tepat sasaran, tidak diselewengkan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Ananda menilai keberadaan Kejati yang baru akan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kaltim. Ia berharap Kejati tidak hanya menindak, tetapi juga aktif melakukan pembinaan agar pemerintah daerah mampu bekerja sesuai aturan. Khususnya melalui pendampingan dalam proses realisasi anggaran di pemerintahan.
“Kita tentu tidak ingin melihat aparat atau pejabat terjerat kasus hukum. Maka peran pencegahan dan pendampingan dari Kejati sangat penting. Kan sudah ada kerja sama antara lembaga. Tinggal realisasi pendampingan dan penguatan saja,” jelasnya.
Menurut Ananda DPRD Kaltim siap memberikan dukungan penuh dalam bentuk pengawasan dan komunikasi politik. Karena sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum akan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih. Di mana kepercayaan masyarakat adalah modal utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
“DPRD sebagai representasi rakyat akan mengawal dari sisi pengawasan. Kejati memastikan hukum berjalan. Kalau dua fungsi ini berjalan beriringan, maka transparansi bukan hanya jargon, melainkan kenyataan,” tuturnya.
Ananda meyakini langkah sinergi ini cukup strategis di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap transparansi anggaran daerah. Terlebih, Kaltim saat ini menjadi sorotan nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tanpa transparansi, publik akan mudah kehilangan keyakinan pada lembaga negara.
“Jangan sampai ada persepsi negatif publik terhadap pengelolaan dana pembangunan di Kaltim. Sinergi ini bisa menjadi kunci menjaga kepercayaan rakyat. Kalau masyarakat percaya, mereka akan mendukung program pembangunan,” tambahnya. (Adv/ANA)
Discussion about this post