SAMARINDA – borneoupdate.com, Lambannya pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menegaskan bahwa pemerintah provinsi perlu menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran berikutnya agar percepatan infrastruktur di dua daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak terhambat.
Menurutnya, anggaran bankeu untuk 2025 yang mencapai Rp200 miliar lebih masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan jalan yang semakin mendesak.
“Bankeu yang ada belum sebanding dengan kebutuhan lapangan, apalagi untuk PPU dan Paser yang sangat strategis karena langsung menopang IKN,” tegas Abdurahman.
Ia menjelaskan, percepatan pembangunan jalan bukan semata-mata tuntutan masyarakat lokal, tetapi menyangkut kesiapan logistik, konektivitas, dan mobilitas yang akan mendukung pengembangan kawasan ibu kota negara baru.
“Kalau pembangunan di dua kabupaten penyangga ini lambat, maka efeknya juga akan terasa pada IKN. Karena itu, dukungan keuangan dari provinsi harus ditambah dan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Abdurahman menekankan pentingnya konsistensi perhatian pemerintah provinsi terhadap wilayah penyangga.
Ia mengingatkan agar jangan sampai karena beberapa ruas jalan provinsi sudah mantap, alokasi anggaran justru dihentikan.
“Pembangunan harus tetap dikawal secara merata, karena ini menyangkut posisi Kaltim sebagai daerah masa depan Indonesia,” pungkasnya.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post