SAMARINDA – borneoupdate.com, Wacana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mengambil alih pengelolaan Pulau Kakaban di Kabupaten Berau mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim asal Daerah Pemilihan Berau, Kutai Timur dan Bontang, Makmur HAPK mengingatkan agar langkah tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa tanpa kajian yang komprehensif.
Makmur menegaskan bahwa tujuan utama dari pengelolaan kawasan seperti Pulau Kakaban adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal, bukan sekadar soal kewenangan antarlevel pemerintahan.
“Jadi harus betul-betul mendapat perhatian itu. Itu makanya dulu kita kelola dengan harapan memberdayakan masyarakat di sana,” ujar Makmur di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (24/6/2025).
Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh terhadap aspek hukum, lingkungan, dan sosial sebelum kebijakan pengambilalihan dilaksanakan.
“Sebenarnya pasal-pasal seperti ini harus dikaji dengan baik-baik. Wilayah-wilayah yang ada itu harus dikaji dengan baik,” tambahnya.
Makmur juga mengingatkan bahwa kepala daerah memegang tanggung jawab penting dalam menjaga kawasan konservasi seperti Kakaban, yang dikenal dengan danau ubur-uburnya. Ia khawatir, jika pengawasan melemah setelah pengambilalihan, kawasan tersebut bisa rusak.
“Saya ada khawatir nanti, kalau begitu diambil alih, itu tidak sepenuhnya diawasi dengan baik. Apakah rusak kawasan di dalamnya atau tidak,” katanya.
Menurutnya, tanggung jawab moral atas kelestarian Pulau Kakaban tetap berada di tangan pemerintah daerah.
“Bagaimanapun juga tanggung jawab moralnya pemerintah daerah,” tegas Makmur.
Ia mengaku tidak mempermasalahkan jika pengelolaan kawasan laut dilakukan oleh Pemprov. Namun, ia mengingatkan keras agar tidak seluruh kawasan termasuk daratannya diambil alih tanpa rencana yang matang.
“Kalau lautnya oke, silakan. Tetapi kalau kawasan itu secara keseluruhan diambil alih, itu berbahaya lho. Nanti, acuh tak acuh. Kalau sudah pemerintah daerah acuh tak acuh, rakyat yang juga tambah acuh tak acuh,” pungkasnya.
Saat ini, wacana pengambilalihan pengelolaan Pulau Kakaban masih dalam tahap kajian oleh Pemprov Kaltim.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post