Banyak PHK di Kaltim, Agus Aras Dorong Pemerintah Perkuat Peran Stimulan Ekonomi

SAMARINDA – borneoupdate.com, Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan di Kalimantan Timur (Kaltim) menuai perhatian serius dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV, Agus Aras, menilai pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, perlu lebih responsif dan hadir secara konkret dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Menurutnya, gelombang PHK yang terjadi bukan sekadar persoalan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan, melainkan sudah menjadi masalah sosial yang harus segera direspons dengan kebijakan stimulan dari pemerintah daerah.

“Ya, tentukan pemerintah tetap harus hadir di dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya di sektor-sektor yang hari ini sedang gencar-gencarnya digalakkan seperti UMKM. Tapi kan tidak bisa apa namanya tiba-tiba, pasti ada tahapan-tahapan secara stimulan,” ujar Agus Aras beberapa waktu lalu.

Agus menilai, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa menjadi penyangga ekonomi masyarakat pasca PHK. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan perlu pendekatan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga dalam merespons kondisi ketenagakerjaan di daerah. Menurutnya, banyak program pemulihan ekonomi yang berjalan secara sektoral tanpa sinergi antardinas, sehingga dampaknya tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat terdampak PHK.

Lebih jauh, Agus berharap agar Pemprov Kaltim mulai membangun sistem deteksi dini terhadap gejolak industri di daerah, termasuk mekanisme pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan efisiensi dengan mengorbankan tenaga kerja.
Pihaknya di Komisi IV akan terus mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memastikan perlindungan dan pemulihan ekonomi di tingkat masyarakat bawah.

“PHK itu bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tapi juga soal kehilangan harapan. Di situlah pemerintah harus hadir lebih kuat,” pungkasnya.(adv-dprd kaltim/sd)