SAMARINDA – borneoupdate.com, Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyampaikan keprihatinannya atas terus terjadinya kerusakan jalan akibat lalu lalang truk hauling milik perusahaan. Ia menegaskan bahwa kendaraan berat, baik dari sektor pertambangan, perkebunan sawit, maupun koperasi, telah menyebabkan kerugian pada infrastruktur milik negara dan provinsi.
“Karena ke depan harapannya jangan ada lagi penggunaan hauling atau misalnya aktivitas sawit, koperasi dan segala macam. Karena merugikan aset-aset negara maupun aset provinsi,” tegas Salehuddin beberapa waktu lalu.
Ia juga meminta aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas), agar segera bertindak menertibkan kendaraan bertonase tinggi yang masih beroperasi di jalan umum.
Menurut Salehuddin, DPRD Kaltim telah melakukan revisi terhadap peraturan daerah (perda) sebagai upaya mengurangi penggunaan jalan umum oleh kendaraan operasional milik perusahaan. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan aturan tersebut bergantung pada komitmen penegakan di lapangan.
“Perda yang kemarin yang sudah kita revisi bahkan untuk bagaimana kendaraan operasional perusahaan itu seminimal mungkin menggunakan jalur-jalur umum,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa selama kendaraan hauling dengan tonase tinggi tetap dibiarkan melintas di jalan umum, maka kerusakan jalan sulit dihindari.
“Coba bayangkan kalau misalnya tonasenya melampaui tonase kemampuan 340, ya sudah, nggak bisa gitu. Asli pasti rusak,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Kaltim berencana mendorong pengurangan bertahap aktivitas hauling di jalan umum. Bahkan, pihaknya menargetkan penghapusan total kegiatan tersebut di kemudian hari.
“Ke depannya kita coba me-nol-kan, men-zero-kan aktivitas hauling. Untuk pelan-pelan tapi pasti, mungkin salah satu solusinya nanti ada jam-jamnya misalnya. Kemudian minta crossing yang lebih aman, segala macam,” tutup Salehuddin.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post