SAMARINDA – borneoupdate.com, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar), Firnandi Ikhsan, menyoroti persoalan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa hal ini juga menjadi perhatian Gubernur Kaltim, yang mencatat bahwa Kukar masih membutuhkan pembenahan di berbagai sektor infrastruktur dasar.
Menurut Firnandi, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat agar alokasi anggaran dapat saling mendukung dan mempercepat penyelesaian persoalan yang ada.
“Kalau Kukar terus mengandalkan APBD kabupaten saja, tentu berat. Kita perlu sinergi yang konkret, baik dengan provinsi maupun pusat, agar beban pembangunan ini tidak ditanggung sendirian,” ujarnya saat ditemui di Gedung D Lantai 6, Kantor DPRD Kaltim, Selasa (1/7/2025).
Lebih lanjut, Firnandi menilai bahwa selain pembangunan fisik, optimalisasi infrastruktur yang sudah ada juga harus menjadi perhatian. Ia mencontohkan, sejumlah program bantuan di sektor perikanan dan pertanian belum menunjukkan hasil maksimal karena kurangnya dukungan pada sarana penunjang dan teknologi tepat guna.
“Bantuan memang sudah disalurkan ke masyarakat, tapi efektivitasnya masih perlu ditinjau ulang. Jangan sampai alat bantu diberikan tapi tidak berdampak signifikan karena tidak diiringi pelatihan atau pendampingan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap program-program bantuan yang sudah berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar seremonial distribusi alat.
“Ke depan perlu dibuat program lanjutan yang bisa mengevaluasi output dan outcome dari bantuan-bantuan tersebut. Dengan begitu, kita tahu persis seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh penerima,” tambah Firnandi.
Firnandi menyatakan bahwa DPRD Kaltim siap mendorong penguatan sinergi lintas pemerintahan demi percepatan pembangunan Kukar. Ia berharap, persoalan infrastruktur tidak hanya dijadikan agenda tahunan semata, tetapi benar-benar dituntaskan dengan perencanaan dan implementasi yang matang.
“Kalau kita ingin Kukar maju, maka sinergi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Infrastruktur bukan hanya soal bangunan, tapi soal konektivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post