SAMARINDA – borneoupdate.com, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan kerja dari Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Kamis (10/7/2025) untuk membahas kewenangan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan pendidikan menengah, khususnya jenjang SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kutim.
Pertemuan berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim dan difokuskan pada persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta pentingnya peran sekolah swasta dalam pemerataan pendidikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa persoalan yang diangkat oleh DPRD Kutim sepenuhnya berada dalam lingkup kewenangan Pemprov Kaltim. Ia menegaskan bahwa isu pendidikan menengah adalah tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kehadiran teman-teman dari DPRD Kutim ini membawa isu yang memang menjadi tanggung jawab Pemprov. Persoalan yang dibahas menyangkut peserta didik SMA yang secara kewenangan ada di provinsi,” ucap Darlis.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun pemahaman di masyarakat bahwa sekolah negeri bukan satu-satunya pilihan pendidikan bermutu. Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran strategis dan mendapatkan dukungan operasional dari pemerintah.
“Kalau semua siswa diarahkan ke sekolah negeri, persoalan daya tampung tidak akan pernah selesai. Padahal sekolah swasta juga mendapat dukungan dari pemerintah, seperti BOSNAS dan BOSDA,” terangnya.
Darlis mengungkapkan, masih banyak sekolah swasta di Kutim yang kekurangan siswa, termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Untuk itu, ia menekankan perlunya sosialisasi yang masif agar masyarakat lebih menghargai keberadaan sekolah swasta.
“Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab membangun sekolah negeri, tapi juga memastikan sekolah swasta bisa tumbuh dan berkembang. Ini penting untuk pemerataan pendidikan,” lanjutnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim sedang mempertimbangkan peningkatan kapasitas siswa per kelas, dari 36 menjadi 38 hingga 40 siswa. Namun, Darlis mengingatkan agar kebijakan ini tidak merugikan sekolah swasta.
Ia menegaskan bahwa langkah konkret lain juga telah direncanakan, termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB) di kawasan Sangatta Utara dan Selatan serta penambahan ruang kelas baru (RKB) di beberapa SMA negeri di Kutim.
“Kami sudah mendengar langsung, dan Dinas Pendidikan juga sudah punya rencana membangun SMA baru di wilayah yang padat penduduk. Beberapa sekolah negeri juga akan ditambah ruang kelasnya,” tandas Darlis.(adv-dprdkaltim/sd)
Discussion about this post