BALIKPAPAN – borneoupdate.com, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti sejumlah capaian dan hambatan dalam program kegiatan umum rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, seperti RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RS Mata, RS Jiwa Daerah Atma Husada, dan RS Aji Muhammad Salehuddin II atau Korpri.
Anggota Komisi IV, Agus Aras, menekankan pentingnya evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun 2025 yang digunakan oleh masing-masing rumah sakit. Menurutnya, evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas penggunaan dana sekaligus mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang masih menghambat optimalisasi pelayanan.
“Yang pertama tentu realisasi anggaran untuk tahun 2025 sampai sejauh mana yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga tingkat kecepatan pelayanan terhadap pasien-pasien yang akan berobat di rumah sakit Provinsi Kaltim,” ujarnya usai mengikuti rapat pembahasan di Balikpapan beberapa waktu lalu.
Ia juga menyoroti masih lambatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien-pasien rujukan dari daerah-daerah terpencil. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian serius, mengingat keterbatasan fasilitas di wilayah pedalaman membuat masyarakat bergantung pada rumah sakit milik provinsi Kaltim.
“Termasuk penanganannya, khususnya para pasien rujukan dari daerah-daerah pedalaman, itu harus diperbaiki. Jangan sampai mereka terlantar atau harus menunggu terlalu lama,” tambahnya.
Selain evaluasi pelayanan, Agus Aras juga mendorong pelaksanaan program unggulan Gubernur Kaltim, Gratispol Kesehatab untuk seluruh masyarakat Kaltim. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan bermutu.
“Kita berharap supaya program unggulan gubernur ini benar-benar dapat terlaksana dengan baik, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat Kaltim terkait dengan pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Komisi IV juga menekankan pentingnya kolaborasi antara rumah sakit dan OPD teknis lain agar program-program kesehatan dapat berjalan terpadu dan tidak terhambat oleh koordinasi yang lemah. Dukungan infrastruktur dan tenaga medis di semua rumah sakit juga harus ditingkatkan.
Agus Aras meminta agar seluruh jajaran rumah sakit berkomitmen terhadap pelayanan berbasis kepuasan pasien. Ia menilai pelayanan prima harus menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan rumah sakit daerah.(adv-dprdkaltim/sd)
Discussion about this post