SAMARINDA – borneoupdate.com, Program pengalokasian dana Rp3 miliar bagi setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Kalimantan Timur mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kaltim, Apansyah. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dan pendampingan jangan sampai diabaikan sebelum dana tersebut benar-benar digelontorkan.
Menurut Apansyah, koperasi desa punya potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Apalagi, jika dikelola dengan baik, dana miliaran rupiah itu bisa membuka banyak peluang usaha, mendukung UMKM, hingga menguatkan sektor pertanian lokal.
“Prinsipnya kami sangat mendukung, tapi sebelum dana sebesar itu turun, pembinaan harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai pengurus koperasi kebingungan mengelola,” ujarnya beberapa waktu lalu di Gedung Paripurna DPRD Kaltim.
Ia menilai, pembinaan dan pendampingan tidak cukup hanya dari dinas terkait, melainkan perlu melibatkan lembaga independen atau konsultan yang memahami tata kelola koperasi. Hal ini untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan, bukan disalahgunakan.
“Kami tidak ingin ada cerita mirip Dana Desa, yang akhirnya banyak salah arah. Kadang bukan karena niat, tapi karena ketidaktahuan,” tegas politisi dari Dapil IV (Bontang, Kutai Timur, dan Berau) tersebut.
Lebih jauh, Apansyah berharap koperasi desa diarahkan untuk menyentuh langsung sektor produktif. Misalnya, memberikan modal dan pembinaan kepada pelaku UMKM, mendorong pertanian lokal, atau membuka peluang usaha baru di desa. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat bawah.
“Kalau dana ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha mikro, dampaknya tentu luar biasa. Banyak UMKM kita sebenarnya hanya butuh modal dan sedikit pembinaan untuk bisa berkembang,” tambahnya.
Ia pun mendorong Dinas Koperasi untuk tidak sekadar menyalurkan dana, tapi juga membuka ruang pelatihan, bimbingan teknis, hingga pengawasan berkelanjutan. Baginya, tanggung jawab besar menyertai kucuran dana yang nilainya juga besar.
“Dengan dana Rp3 miliar, jangan sampai salah kelola. Harus ada jaminan manfaatnya terasa nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post