SAMARINDA – borneoupdate.com, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengingatkan bahaya fenomena meningkatnya penggunaan buzzer atau akun anonim yang dipakai menyerang masyarakat ketika menyampaikan kritik, khususnya di media sosial. Menurutnya, praktik semacam itu bisa merusak iklim demokrasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Dalam keterangannya usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim pada Rabu (11/6/2025), Ananda menegaskan bahwa kritik dari masyarakat, termasuk dari warganet, harus dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman.
“Netizen juga bagian dari masyarakat. Ketika mereka menyampaikan kritik, seharusnya ditanggapi sebagai bentuk kepedulian, bukan malah diserang dengan buzzer,” ujarnya.
Ia menilai, penggunaan buzzer untuk menggiring opini kontra terhadap pengkritik hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Ananda membedakan antara kritik organik yang muncul alami dengan serangan terencana yang bersifat membungkam.
“Kalau respons dari buzzer itu alami, tidak masalah. Tapi kalau disengaja untuk membungkam, itu justru memperparah apatisme publik,” tegasnya.
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan dengan posisi Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Ananda mengingatkan pentingnya menjaga ruang komunikasi yang terbuka. Ia menyebut mendengar kritik adalah bagian dari proses pembangunan yang tidak hanya berfokus pada capaian fisik, tetapi juga kualitas interaksi pemerintah dengan masyarakat.
“Pemerintah harus menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi kritik. Kalau yang mengkritik malah dianggap musuh dan diserang, kepercayaan masyarakat akan hilang,” tambahnya.
Ananda menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik merupakan tanda kepedulian rakyat.
“Jika rakyat diam, itu justru tanda bahaya. Kritik adalah cermin bahwa mereka masih peduli,” pungkasnya. (adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post