Surabaya, 23 September 2025 – Kementerian Pertanian RI bersama Holding Perkebunan Nusantara melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), menegaskan langkah strategis dalam mempercepat program hilirisasi perkebunan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian RI bersama Direktur Utama PT SGN dalam wawancara media di sela Rapat Kerja Program Hilirisasi Perkebunan yang digelar di Representative Office PT SGN, Surabaya.
Menteri Pertanian RI menjelaskan bahwa agenda hilirisasi merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah (adding value) sektor pertanian. “Sesuai gagasan besar Bapak Presiden, kita ingin hilirisasi pertanian agar tercipta nilai tambah. Dalam program ini, kita lakukan replanting dengan tanaman baru. Anggaran sebesar Rp 9,95 triliun sudah disiapkan khusus untuk penyediaan bibit, yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Program ini diharapkan mampu menciptakan 1,6 juta lapangan kerja,” ungkap Andi Amran Sulaiman.
Dalam pelaksanaannya, PTPN Group melalui PT SGN dipercaya sebagai motor penggerak pendampingan di lapangan. Direktur Utama PT SGN menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalankan mandat tersebut. “Hilirisasi bukan sekadar program, melainkan amanah negara yang harus kami kawal. Untuk itu PT SGN menempatkan komoditas tebu sebagai prioritas strategis demi tercapainya swasembada gula nasional,” tegas Mahmudi, Direktur Utama PT SGN.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa PT SGN menyiapkan langkah nyata untuk memastikan keberhasilan program, terutama dalam mendampingi petani. “Kami sudah menurunkan tim pendampingan ke berbagai daerah, membantu petani dalam percepatan bongkar ratoon maupun replanting. SGN hadir tidak hanya sebagai offtaker, tetapi juga sebagai mitra yang siap mendukung petani di lapangan,” tambah Mahmudi.
Terkait anggaran khusus untuk tebu, Menteri Pertanian RI memaparkan bahwa pemerintah telah menyiapkan Rp1,6 triliun dari total anggaran. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program replanting tebu, termasuk pembongkaran ratoon yang kini mendapat perhatian serius pemerintah.
“Biasanya bongkar ratoon maksimal hanya 5 ribu hektare per tahun, sekarang sudah mencapai 17 ribu hektare, naik 200 persen. Itu hasil dari kebijakan Presiden ditambah dukungan bongkar ratoon gratis. Begitu besar perhatian pemerintah kepada petani,” ujar Mentan RI.
Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa dana Rp1,6 triliun tidak berhenti pada tahun ini saja, melainkan akan kembali tersedia pada tahun-tahun berikutnya. “Kami ingin sampaikan ke petani, ayo segera bongkar ratoon, pemerintah sudah mencairkan dana. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan cepat,” tegasnya.
Adapun, cakupan wilayah yang mendapat alokasi dana mencapai 100 ribu hektare secara nasional, 70 ribu hektare berada di Jawa Timur, meliputi 26 kabupaten. Target percepatan program diharapkan dapat selesai dalam kurun RI waktu tiga bulan ke depan di seluruh Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN perkebunan, dan petani, program hilirisasi ini diharapkan menjadi tonggak transformasi sektor perkebunan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
