Balikpapan, Borneoupdate.com – Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengusulkan kemitraan pihak ketiga agar proyek rumah sakit tidak bergantung penuh pada APBD. Khususnya pada pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur yang belum juga terealisasi. Pasalnya pemerintah setempat berhadapan dengan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah.
Untuk itu, Gasali mendorong agar proyek strategis ini tidak terhambat karena keterbatasan anggaran daerah. Ia mengusulkan skema kerja sama dengan pihak ketiga sebagai alternatif pembiayaan untuk mempercepat realisasi pembangunan.
Gasali menilai, keterlibatan swasta dapat menjadi solusi agar proyek rumah sakit tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar proses pembangunan bisa berjalan lebih cepat tanpa menunggu ruang fiskal daerah yang sering kali terbatas. Meski begitu, proses itu memerlukan kajian mendalam dari sisi perjanjian kerja sama.
“Kami mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga agar pembangunan rumah sakit ini tidak tergantung sepenuhnya pada APBD. Skema ini bisa mempercepat realisasi proyek tanpa membebani keuangan daerah,” ujarnya, Senin (20/10).
Gasali menyebut, Komisi IV DPRD akan mengawal setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan proyek agar tidak kembali tertunda. Menurutnya, pembangunan RS Balikpapan Timur termasuk dalam program strategis daerah yang berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Kami akan terus memantau agar proyek ini tidak sekadar wacana. Masyarakat Balikpapan Timur berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Warga sering bertanya kapan RS itu bisa mulai di bangun,” lanjutnya.
Gasali menjelaskan, kebutuhan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur semakin mendesak. Selama ini, warga di kawasan tersebut harus menempuh jarak cukup jauh ke pusat kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat. Kehadiran rumah sakit baru akan menjadi solusi nyata dalam pemerataan layanan publik.
“Kami berkomitmen menjaga agar pembangunan ini berjalan transparan dan efisien. Kan kalau dapat investor swasta, pemerintah dapat menekan biaya operasional dan memaksimalkan pengelolaan fasilitas kesehatan secara profesional,” tuturnya lagi.
Selain itu, tambah Gasali, DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah untuk membuka peluang investasi kesehatan melalui skema kemitran. Model kemitraan ini sudah terbukti berhasil di berbagai daerah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur publik tanpa membebani APBD secara berlebihan. (ANE)
Discussion about this post